JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Direktur Eksekutif Government & Political Studies (GPS) Gde Siriana mengatakan penyelanggaraan pemilu 2019 belum dikatakan selesai sebelum seluruh tahapan dilewatkan dengan baik. Sebab, penyelanggaraan pemilu bukan hanya saat nyobolos di Tempat Pemilihan Suara (TPS), tapi hingga penghitungan KPU selesai dengan jujur.

"Dengan berbagai bukti-bukti kecurangan pemilu maka terlalu dini jika KPU dan Panwaslu anggap pemilu sukses. Pemilu bukan hari H saja, tetapi sejak persiapan smapai hasil perhitungan KPU selesai dengan jujur," kata Gde di Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Gde melanjutkan banyaknya warga yang tidak ikut berpartisipasi hingga 6.7 juta jiwa harus dipersoalkan karena meski 1 suara itu tetap hak rakyat.

"Dalam demokrasi suara rakyat sangat dihormati. Jadi bawaslu bilang 6,7 juta undangan pemilu tidak sampai kepada rakyat itu artinya apa? Soal 1 suara tidak memenangkan Capres itu nomor 2. Yang penting penyelenggara pemilu harus hormati suara rakyat," katanya.

Untuk itu, jika ada dugaan kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan masif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maka harus ada pemilu ulang.

"Jika kecurangan sudah menunjukkan terstruktur sistematis dan masif atau TSM, maka Pemilu harus diulang. KPU masih miliki dana untuk pemilu ulang karena sejak awal anggaran dibuat untuk pilpres 2 putaran," tandasnya. (Bara)