JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim Data Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terusmenyoroti soal sengkarutdata pemilih. Sebab, kecurangan yang masif terjadi dinilai akibatDaftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 yang sejak awal sudah amburadul.
Sebagai upaya untuk menghadirkan Pemilu yang berkualitas, BPN bahkan telah tujuh kali melakukan audiensi formal ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Juru Bicara Tim IT BPN Prabowo-Sandi, Agus Muhammad Maksum mengatakan, tujuan utama audiensi ini untuk membahas potensi persoalan data DPT yang tidak wajar. Karena ada sekitar 17.553.708 kesamaan data DPT pada 3 April lalu dengan 1 Juli, 31 Desember dan 1 Januari.
"Selain itu ada banyak data ganda. Misalnya dalam satu Kartu Keluarga (KK) ada banyak sekali anggota keluarga. Kemudian ada ratusan pemilih dengan usia di atas 90 tahun dan 20 ribu pemilih berusia di bawah 17 tahun," ujar Agus saat jumpa pers di kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Agus menuturkan, pada 14 April 2019 lalu, pihaknya telah menyampaikan kepada KPU jika berbagai persoalan terkait data DPT berpotensi memunculkan kecurangan terstruktur, massif dan sistematis.
"Pemilu 2019 sudah berlangsung. Keadaannya sebagaimana kita ketahui, banyak sekali terjadi kecurangan. Yang tampak kepada kita itu surat suara 01 dicoblos terlebih dahulu di banyak TPS," ungkapnya.
Di balik kondisi tersebut, Agus menyayangkan hingga hari terakhir menjelang Pemilu, KPU tidak memberikan DPT yang betul-betul final. Padahal, DPT sebelumnya ada beberapa perbaikan dalam DPTHP1 dan DPTHP2 karena ada banyak sekali kekeliruan.
"DPT bermasalah ternyata menjadi kenyataan. Para pemilih hantu muncul. Sebagai contoh, seorang ibu bernama Tri Susanti dari Surabaya, mendapati ada lima pemilih hantu menggunakan alamat rumahnya dan lima pemilih hantu tersebut ada dalam DPT. Hal ini sudah dilaporkan secara resmi ke Bawaslu Surabaya," bebernrya.
Agus melanjutkan, selain fakta-fakta tersebut, pihaknya bersama Tim TV One juga pergi ke Bogor untuk mengecek nama nama yang ada dalam DPT. Hasilnya hal yang sama pun terjadi. Di daerah itu, muncul nama-nama pemlih hantu yang masuk di dalam DPT.
"Di samping itu, ada kecurangan berkali kali di website resmi KPU. Hal tersebut layak disebut kecurangan karena kesalahannya sama dan berkali-berkali, Capres 02 dicurangi. Suaranya dikecilkan dan suara 01 dibesarkan. Bahkan KPU sendiri sudah mengakui adanya kesalahan kirim data," ucapnya.
Menurut Agus, jika diperhatikan beberapa hari ini, website KPU terlihat cenderung mempertahankan keunggulan Jokowi-Makruf dikisaran 54 persen. Padahal, banyak sekali data bagi KPU untuk menginput data-data yang menunjukkan Prabowo-Sandi menang di banyak TPS.
"Bahkan website KPU memuat beberapa hasil pemilihan yang menunjukkan Jokowi-Makruf menang, tapi tanpa mencantumkan C 1. Bagaimana rakyat bisa tahu jika KPU menyampaikan info yang benar, jika tanpa mencantumkan C 1," tegasnya.
Ia mendesak, oknum KPU yang terlibat dalam manipulasi data harus segera ditindak tegas. Petugas KPU yang menginput data harus bisa dipastikan menjalankan tugas dengan adil, jujur dan profesional.
"Kita sangat menyayangkan sekali, Pemilu 2019 ternodai dengan kecurangan yang terstruktur, massif dan sistematis," tandasnya. (Alf)
