Jakarta
Oleh Jihan Nadia pada hari Selasa, 23 Jul 2019 - 18:13:59 WIB
Bagikan Berita ini :

Bongkar Kasus IMB Reklamasi, Mahasiswa PMII Minta DPRD DKI Bentuk Pansus

tscom_news_photo_1563880439.jpg
Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta Timur, menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (23/7/2019). (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Polemik penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)ribuan bangunan reklamasi oleh Gubernur DKI Anies Baswedan masih terus disoal.

Hari ini, Selasa (23/7/2019), puluhan mahasiswa yang tergabung dalamPergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta Timur, kembali turun ke jalan menggelar unjuk rasadi Gedung DPRD DKI.

Aksi tersebut menentang keputusan Anies yang mengeluarkan IMB untukPulauD, hasil reklamasi di Teluk Jakarta dengan pengembang PT Kapuk Naga Indah (KNI).

Mereka menuntut agar para wakil rakyat Jakarta membentuk Pansus Reklamasiuntuk membongkar siapa saja pejabat DKIyang terlibat dalam penertiban IMB di Pulau Reklamasi tersebut.

“Anggota DPRD DKI Jakarta jangan hanya diam saja melihat kasus terbitnya IMB di Pulau Reklamasi ini. DPRD DKI harus membentuk pansus reklamasi,” teriak koordinator aksi, Abraham.

Abraham mensinyalir, ada pemain besar dibalikpenerbitan IBM tersebut. Sehingga penerbitan IMBoleh Pemprov DKI terkesan tiba-tiba.

“Tugas pansus nanti yang akan membongkar apakahada oknum pejabat di Pemprov DKI yang terlibat dalam penerbitan IMB ini,” tegas dia.

Tak hanya itu, Abraham pun mendesak Gubernur Jakarta Anies Baswedan, untuk mencabut kembali IMB yang telah dikeluarkan.

Sebab, dalam proses pembangunan di pulau D, sebelumnya Anies telah melakukan tindakan tegas dengan menyegel ratusan bangunan di pulau tersebut karena terbukti tidak mengantongidokumen-dokumen yang jelas, alias melanggar aturan.

“Anehnya, Anies tiba-tiba malah mengeluarkan ribuanIMB di pulau tersebut. Ini ada apa?,” tanya Abraham.

Jika melihat fenomena ini, kata Abraham, Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Anies, mengalami krisis tata kelola yang baik dan banyak prosedur-prosedur yang dilanggar yang akhirnya menjadi tidak profesional.

“Ini bisa dilihat ketika Anies mengeluarkan IMB. Anies terkesan buru-buru, sehingga tidak ada transparansi kepada publik dan sejumlah lembaga-lembaga terkait di DKI,” pungkasnya. (Alf)

tag: #dprd-dki  #reklamasi-pantai-utara-jakarta  #pemprov-dki  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: I Nyoman Parta
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Adies Kadir
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ali Wongso Sinaga
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Anies Minta Vaksin AstraZeneca Jangan Dipakai untuk Anak Muda

Oleh Rihad
pada hari Tuesday, 11 Mei 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan minta adanya evaluasi penggunaan AstraZeneca. Hal ini terkait kasus pria berusia 22 tahun asal Buaran, Jakarta, Trio Fauqi Virdaus yang ...
Jakarta

Anies Minta Takbiran dan Halal Bihalal Dilakukan Secara Virtual

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerukan agar kegiatan pelaksanaan malam takbiran dalam menyambut Idul Fitri 1442 Hijriah dilakukan secara virtual dari ...