Berita
Oleh Fitriani pada hari Rabu, 24 Jul 2019 - 08:37:58 WIB
Bagikan Berita ini :

Kemenkes Abaikan Tugas DPR, Komisi I Akan Surati Presiden

tscom_news_photo_1563932278.jpeg
(Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi I DPR RI akan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo atas tindakan Kementerian Kesehatan yang tidak menindak lanjuti pembentukan gugus tugas (task force) sesuai hasil kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Pusat Kesehatan TNI, BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional pada 14 Januari 2019 lalu.

"Hasil keputusan rapat waktu itu kami mendesak Kemenkes sebagai leading sector bersama dengan Kemenhan dan BPJS Kesehatan untuk memprioritaskan penyelesaian payung hukum terkait kekhususan rujukan berjenjang pelayanan kesehatan melalui pembentukan gugus tugas paling lambat hingg akhir bulan Maret 2019," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7/2019)

Namun, lanjut Satya, hingga rapat kembali digelar hari ini, ternyata gugus itu belum juga dibentuk dan tidak pernah ada laporan dari Kemenkes sebagai leading sector.

"Kami membayangkan setelah kesimpulan keluar Kemenkes melakukan rapat koordinasi pembentukan gugus tugas sebagai tahapan pembentukan payung hokum. Namun ternyata tidak demikian, Kemenkes mengabaikan keputusan rapat yang mengikat. Maka kami akan mengirim surat kepada Presiden agar hal ini menjadi perhatian," tegasnya.

Menurut Sayta, Peran TNI sebagai pelindung negara yang dituntut selalu siap siaga selama 24 jam penuh, harus berbanding lurus dengan adanya jaminan pelayanan kesehatan bagi mereka beserta keluarganya. Karena itu, dibutuhkan regulasi untuk menyelesaikan sengketa pemberhentian rujukan online ke Faskes TNI dan Kementerian Pertahanan.

tag: #kementerian-kesehatan  #komisi-i  #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Banner Ramadhan Ir. Ali Wongso Sinaga
advertisement
Banner Ramadhan H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Dompet Dhuafa: Sedekah Yatim
advertisement
Banner Ramadhan Mohamad Hekal, MBA
advertisement
Banner Ramadhan Sartono Hutomo, SE, MM
advertisement
Dompet Dhuafa: Parsel Ramadan
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fraksi Demokrat Harap Penggabungan Dua Kementerian Jauh Dari Intervensi Politik

Oleh Bachtiar
pada hari Selasa, 13 Apr 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid berharap agar penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek dapat melahirkan kebijakan yang lebih produktif bagi dunia ...
Berita

DPR Harap Pembentukan Keminves Bisa Selesaikan Masalah Klasik Birokrasi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah mengatakan, dengan terbentuknya Kementerian Investasi (Kemeinves) dapat menyelesaikan masalah klasik yakni persoalan ...