Berita
Oleh mandra pradipta pada hari Selasa, 27 Agu 2019 - 09:34:21 WIB
Bagikan Berita ini :

Mau Pindah Ibu Kota, Pemerintah Harus Ajukan Enam UU

tscom_news_photo_1566873261.jpeg
Desain Ibu Kota Baru (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyatakan, pemerintah harus mengajukan enam undang-undang untuk dibahas di DPR terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Menurutnya, enam undang-undang yang harus diajukan oleh pemerintah untuk dibahas terdiri dari empat revisi undang-undang dan dua rancangan undang-undang.

Dia menyebut salah satu undang-undang yang perlu direvisi agar ibu kota bisa dipindahkan adalah UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota NKRI.

"Hasil kajian kami secara yuridis ada enam undang-undang harus segera diajukan," kata Mardani di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Lebih jauh, Ketua DPP PKS ini menegaskan, pemerintah melanggar aturan jika tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Terkait rancangan undang-undang, ia mengatakan perlu ada UU yang mengatur daerah cadangan strategis menjadi Ibu Kota.

Dia mengakatan, DPR dan MPR juga memiliki kewenangan untuk membahas pemindahan ibu kota.

"Karena ketika kita tidak good governance nanti yang terjadi adalah abuse of power dan peluangnya nanti akan muncul," tegasnya.(plt)

tag: #pemindahan-ibu-kota  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fikri Faqih: Perluasan Jaringan Bantu E-commerce Bertahan di Era Pandemi

Oleh Alfin Pulungan
pada hari Sabtu, 06 Jun 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Era Pandemi yang memotong mobilitas fisik masyarakat menjadi momen kejayaan bagi dunia digital. Tak ayal, banyak di antaranya sektor usaha memanfaatkan betul ketersediaan ...
Berita

KPK Telah Menerima 118 Laporan Terkait Saluran Bansos

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 118 laporan dari masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) sejak aplikasi "JAGA Bansos" diluncurkan ...