JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, rencana pemerintah memindahkan ibukota negara dari Jakarta menuju Kalimantan Timur tidak berdasarkan perhitungan yang jelas dan tepat karena masih banyak proses panjang yang harus dilalui.

"Saya masih anggap ini sebuah wacana ketimbang rencana. Karena kalau rencana sudah ada timing jelas, hitung-hitungan yang jelas," kata Fadli di Jakarta, Rabu (4/9/2019).

"Tapi yang terjadi sekarang lebih wacana yang dilontarkan oleh pemerintah untuk pindahkan ibu kota," tambahnya.

Waketum Partai Gerindra itu menyatakan, hal-hal yang akan terkena dampak dari rencana pemindahan ibu kota yaitu masyarakat Indonesia.

Untuk itu pemerintah harus lebih serius lagi dalam menanggapi permasalahan tersebut.

"Yang akan terkena dampak dari rencana pemindahan ibu kota tentu saja masyarakat. Sekarang saja pemerintah belum menyampaikan dokumen legal dan konstitusional termasuk kepada DPR, sehingga ini masih belum serius," jelas dia.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini mengatakan rencana perpindahan ibukota harus berdasarkan keinginan bersama masyarakat Indonesia bukan pemerintah.

"Ada enggak partisipasi dan aspirasi publik untuk didengarkan. Jangan sampai dirampas oleh keinginan Presiden. Apakah keinginan Presiden itu mencerminkan keinginan masyarakat. Jangan sampai itu keinginan dirinya (Presiden) sendiri bukan keinginan rakyat," tegasnya. (Alf)