Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Minggu, 15 Sep 2019 - 13:30:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Fraksi PKS: Permendag 29 Tahun 2019 Tabrak UU

tscom_news_photo_1568526972.jpg
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini di Kantor Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Fraksi PKS protes keras atas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan yang tidak lagi mewajibkan atau menghapus keharusan label halal.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyebut, aturan baru ini tidak benar dan ngawur serta bertentangan dengan Undang-undang.

"Permedag ini jelas bertentangan dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan produk peraturan lain karena bisa dipahami melepas tanggung jawab negara terhadap kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Ini kemunduran luar biasa dengan semangat jaminan halal oleh negara," kata Jazuli di Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Jazuli Juwaini yang pernah memimpin Panja UU JPH ini sangat menyesalkan pasalnya Permendag yang lama (sebelum direvisi) jelas mencantumkan keharusan label halal tersebut.

"Lalu kenapa sekarang dihapus, apa Kemendag tidak paham konsekuensi dari aturannya atau segaja melabrak UU yang ada?," katanya penasaran.

Diamenyebut,Kemendag juga tidak bisaberdalih sudah diatur di peraturan lain, karena Kemendag dan aturannya adalah ujung tombak tata niaga produk di dalam negeri.

"Jika ada unsur kesengajaan atas nama kepentingan perdagangan, kebijakan ini jelas tidak sensitif terhadap konsumen Indonesia, bertolak belakang dengan undang-undang dan jaminan negara atas produk halal," jelasnya.

"Kemendag seharusnya makin menegaskan aturan label halal bukan malah menghapusnya dari aturan karena Kemendag adalah ujung tombak tata niaga produk yang beredar di tanah air," ungkapnya.

Untuk itu, Anggota Komisi I DPR ini meminta agar isu ini tidak berkembang dan kontraproduktif lebih baik sesegera mungkin Permendag Nomor 29/2019 itu dibatalkan atau direvisi dengan kembali menegaskan aturan label halal.

Dasarnya jelas bertentangan dengan undang-undang dan aturan lain yang lebih tinggi dan lebih kuat.

"Batalkan sekarang juga, jangan sampai menimbulkan keresahan di masyarakat. Jangan sampai Permendag tersebut menjadi peluang mengalirnya produk yang tidak terjamin informasi kehalalannya," tuturnya.

"Ini jelas bertentangan dengan undang-undang jaminan produk halal dan berbagai peraturan lain," imbuhnya. (Alf)

tag: #pks  #dpr  #kementerian-perdagangan  
Bagikan Berita ini :
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Ada Suap di Ditjen Pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani Harus Turun Tangan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 04 Mar 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --KPK tengah mengusut dugaan kasus suap puluhan miliar di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kasus suap tersebut diduga melibatkan pejabat ...
Berita

Pastikan Pangan dan Air Tercukupi, Ibas Kawal Bantuan ke Dapil

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Saat ini, nasib rakyat kian hari semakin resah. Pandemi belum juga usai, namun masalah banjir ikut melanda. Tingginya curah hujan dan kondisi alam yang demikian ...