Berita
Oleh Alfian Risfil pada hari Sabtu, 28 Sep 2019 - 21:30:40 WIB
Bagikan Berita ini :

Usai Bertemu Mantan Danjen Kopassus, Permadi Ungkap Rencana Pelengseran Jokowi

tscom_news_photo_1569681040.jpg
Politisi senior Partai Gerindra, Parmadi. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Politisi senior Partai Gerindra, Parmaditerang-terangan mengungkapkan rencana agenda melengserkan Presiden Jokowisebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.

Pernyataan itu disampaikan Permadi usai menggelar pertemuan tertutup dengan Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen (Purn) Sunarko hingga Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath di kediaman pribadi Permadi di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2019).

"Sebelum pelantikan targetnya (Jokowi lengser), pokoknya sebelum pelantikan (20 Oktober)," kata Permadi kepada para wartawan, Jakarta, Sabtu (28/9/2019).

Permadi awalnya menjelaskan pertemuan yang juga dihadiri lintas generasi yang mengikuti demonstrasi saat ini. Bahkan, diakuinya dalam pertemuan itu, mereka juga telah bagi-bagi tugas untuk melakukan gerakan sejenispeople power.

"Di sini ada mantan Danjen Kopassus, mantan Danjen Marinir, dan lain-lain, itu yang mengurus tentara, kita tidak perlu mengurus tentara, biar mereka yang mengurus. Pak Harto (purnawirawan TNI Suharto) mengurus Angkatan Laut, Marinir, Pak Narko (Soenarko) mengurus Angkatan Darat, Kopassus," paparnya.

"Jadi kita bagi pekerjaan. Kalau sudah, langkah kita tetap, kita juga mendatangkan habib yang menangani 212, supaya 212 ikut bersama dalampeople powerini untuk memperkuat gerakan ini sehingga tujuannya berhasil," sambungnya.

Permadi menilai Jokowi sudah berkali-kali menipu masyarakat Indonesia sehingga layak untuk diturunkan. Ia menyebut kondisi ekonomi dan sikap Jokowi yang kerap ingkar janji menjadi alasan mantan wali kota Solo itu mesti diturunkan.

"Menipu tidak akan mengangkat Ketum Golkar jadi menteri. Katanya tak boleh merangkap, nyatanya merangkap terus dan dia telah menipu rakyat Indonesia. Saya indonesia saya Pancasila. itu penipuan yang luar biasa," kata dia.

Selain itu, Permadi mendukung tuntutan para mahasiswa yang berdemonstrasi menolakRUU bermasalah, namun tuntutan tersebut dianggap terlalu kecil. Dia kemudian menyinggung revolusi Sukarno mulai politik hingga ekonomi.

Dia pun mendukung gerakan revolusi yang digulirkan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang bertujuan untuk mengubah sistem pemerintahan dan politik yang bertujuan bagi kesejahteraan masyarakat.

"Karena yang paling mendasar adalah perubahan sistem yaitu kembali ke UUD 1945 yang asli, perubahan pemerintahan, dan perubahan yang kita sebut seperti revolusinya Bung Karno yaitu revolusi multikompleks," kata dia.

"Kita sekarang terbengkalai semua bidang, sehingga adik-adik mahasiswa yang ingin menurunkan Jokowi kita dukung. Jokowi sudah menipu rakyat Indonesia berkali-kali. Katanya ekonomi kita akan meroket, nyatanya amblas. Katanya dolar akan berkisar 10 ribu, nyatanya 14-15 ribu, katanya daging sapi tahun lalu dari 110 ribu jadi 80 ribu, nyatanya 180 ribu," beber dia.

Partai politik, disebut Permadi, di parlemen tak bisa diharapkan karena banyak dari koalisi Jokowi. Karena itu, Permadi mendukung gerakan mahasiswa menurunkan Jokowi.

"Kalau MPR tidak terdiri dari partai-partai pendukung Jokowi, sudah di-impeachment, karena sudah menyalahi sumpah jabatan, ada dalam UUD. Tetapi, karena partai adalah pendukung Jokowi, dilakukan pembiaran sehingga Indonesia rusak tidak keruan. Karena itu, saya mendukung kekuatan mahasiswa untuk Jokowi diturunkan," tegas dia.

Parmadikemudian menambahkan, seharusnya mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan purnawirawan TNI Tyasno Sudarto menghadiri pertemuan ini. Sedangkan Al Khaththath dan Amirudin dianggap mewakili kelompok 212 yang akan mendukung gerakan mahasiswa.

Diketahui, sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan semua pihak yang hendak menggagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma"ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2019 akan berhadapan dengan TNI.

Menurutnya, peringatan itu juga berlaku kepada semua pihak yang bertindak anarki.

"Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pemilu akan berhadapan dengan TNI," ujar Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019) kemarin. (Alf)

tag: #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...