JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Meutya Hafid menyebut banyak tugas yang menanti Menkominfo baru, Johnny G. Plate, diantaranya pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi, pembangunan infrastruktur ICT untuk pemeratan informasi dan menekan digital Gap, dan tentunya penguatan ekonomi digital.
“Pak Johnny Plate harus langsung nge-gas setelah terpilih, jangan berkutat di tataran narasi atau koordinasi di sana-sini. Dunia digital begitu dinamis dan cepat berubah”, sebut Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).
RUU Perlindungan Data Pribadi menurut Meutya harus menjadi prioritas utama. Pasalnya, kata ia, penyalahgunaan data pribadi masyarakat, sudah pada level meresahkan.
"Bukan hanya fintech yang memanfaatkan data nasabah untuk kemudian meneror semua kontak di mobile nasabah, tetapi juga Facebook yang “dimainkan” anak muda hingga orang tua Indonesia, dicuri dan disalahgunakan untuk berbagai hal diantaranya politik dan bisnis. Dari kajian yang kami lakukan, ada 1.096.666 data pengguna Facebook Indonesia dicuri," ujarnya.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, pembangunan infrastruktur ICT dan penguatan ekonomi digital menjadi tugas bersama baik legislatif maupun eksekutif.
“Di periode sebelumnya Pak Jokowi sudah berhasil menyelesaikam Palapa Ring Barat-Tengah-Timur. Namun perlu dilengkapi, karena infrastruktur ICT di seluruh Indonesia masih belum mencukupi, terutama di wilayah timur Indonesia," jelasnya.
Dirinya berharap tahun 2024 seluruh masyarakat Indonesia sudah bisa mengakses internet sehingga bukan hanya mendapatkan akses informasi, tetapi juga dapat mendorong ekonomi Indonesia.
"Petani lebih mudah memasarkan hasil pertaniannya, beras dari petani lokal semakin mudah didapatkan konsumen, hingga anak muda yang membuat start-up semakin mudah berinovasi dan memasarkan produknya,” sebut Meutya.
Dibawah kepemimpinan Johnny Plate, ia berharap juga dapat cepat belajar, tidak boleh ada kesalahan karena diawasi langsung 150 juta pengguna internet Indonesia, yang selalu memantau berbagai kebijakan kominfo melalui media sosial. (ahm)
