Oleh Ferdiansyah pada hari Rabu, 30 Okt 2019 - 18:32:58 WIB
Bagikan Berita ini :

Pemekaran Papua Selatan Ala Jokowi Dianggap Salah

tscom_news_photo_1572435178.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasab (KontraS)menilai rencana pemerintahan Presiden Jokowimelakukan pemekaran wilayah Papua Selatanmerupakan kesalahan.

Koordinator KontraSPapua, Sam Awom mengatakan pemekaran wilayah tidak dibutuhkan oleh rakyat Papua.

"Dia (Jokowi) coba buat pemekaran wilayah di Papua yang justru akan membangun situasi yang lebih parah di Papua. Rakyat tidak membutuhkan itu," ujar Sam dalam diskusi di Kafe Bakoel Koffie, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Sam menuturkan, rakyat Papua hanya membutuhkan ruang kebebasan dalam menjalan demokrasi. Selain itu, rakyat Papua juga menginginkan penyelesaian seluruh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua.

Pemekaran wilayah Papua, Sam menilai sebagai bukti kegagalan Jokowi dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk Papua. Ia berkata kebijakan itu sejatinya akan menambah persoalan dan memperumit penyelesaiannya.

Salah satu masalah yang akan timbul dari pemekaran di Papua, kata Sam, adalah kecemburuan sosial. Ia memprediksi warga di banyak wilayah Papua akan menuntut pemekaran serupa yang dilakukan oleh Jokowi saat ini.

"Jokowi dan pemerintahan dia yang baru diangkat itu tidaksense, dia tidak mengerti betul-betul akar persoalan Papua yang seharusnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Sam mengatakan ada empat akar permasalahan di Papua berdasarkan hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang seharusnya diselesaikan oleh Jokowi.

Empat akar masalah itu yakni stigmatisasi dan diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, kegagalan pembangunan, dan status serta sejarah politik Papua.

"Kalau mereka menyelesaikan empat persoalan itu pasti situasi Papua akan damai akan aman," ujar Sam.

Di sisi lain, Sam meminta pendekatan hukum dan kultural dikedepankan di Papua. Sebab, ia melihat pendekatan pembangunan sama sekali tidak efektif di Papua selama periode pertama pemerintahan Jokowi.

"Jangan terbalik," ujarnya.

Ia menambahkan pemekaran memang pernah disampaikan oleh sejumlah tokoh Papua beberapa tahun silam. Akan tetapi, kebijakan itu perlu dikaji secara mendalam. Ia tidak ingin pemekaran dilakukan tanpa melakukan kajian dan melibatkan masyarakat Papua.

"Tidak dibahas di Jakarta lalu tiba-tiba dicaplok ini Papua Selatan. Ini betul-betul kepentingan pemerintah pusat yang kami yakin tidak melibatkan daerah," ujar Sam.

Lebih dari itu, Sam menyampaikan ruang demokrasi di Papua sangat dipersempit. Ia berkata hal itu ditandai oleh puluhan warga Papua yang tewas dan ribuan warga Papua yang ditangkap saat menyampaikan aspirasi, khususnya ketika merespons rasisme.

"Ini prestasi kekejaman yang luar biasa yang dilakukan negara di Papua," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavianmemastikan satu dari dua provinsi baru diPapuaakan dinamai Papua Selatan. Hal itu ia sampaikan usai berkunjung ke Papua mendampingi Presiden Jokowi akhir pekan lalu.

Tito mengatakan dirinya sudah bertemu Bupati Merauke Frederikus Gebze saat berkunjung ke Papua untuk membahas mengenai pemekaran baru untuk Papua Selatan. (Alf)

tag: #jokowi  #papua  #kementerian-dalam-negeri  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...