JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, tidak ada persoalan posisi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Ia menilai pemerintah sangat paham untuk mengantisipasi terjadinya pencurian data pribadi melalui digitalisasi.

"Tidak masalah kalau Kemenkominfo berada di bawah Kemenko Polhukam, ini tidak berarti menghambat perkembangan industri digital. Justru berarti pemerintah sudah paham, potensi besar data "mining" rakyat Indonesia, yang berpotensi menguatkan daya saing bangsa, bukan sebagai target sasaran produk-produk asing saja," kata Bobby saat dihubungi, Kamis (31/10/2019).

Maklum, menurut politikus Partai Golkar saat ini banyak sekali perusahaan masking, atau yang mengambil data-data perilaku konsumen rakyat Indonesia untuk di komersialkan pada perusahaan-perusahaan produk asing, hal ini akan menghambat tumbuhnya industri lokal.

"Data mining atau mengambil data melalui digitalisasi app koord, belum diatur, dan seperti arahan presiden bahwa data lebih berharga dari minyak," ucapnya.

Bobby menilai bila gestur pemerintah untuk mengembangkan potensi industri digital tetapi juga paralel dengan memastikannya tidak keluar dari koridor pertahanan negara dan ketahanan ekonomi bangsa, sudah tepat.

Sebelumnya, Yayasan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) mempertanyakan posisi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Dengan koordinasi di bawah Kemenko Polhukam, maka perspektif Kemenkominfo adalah politik, hukum dan keamanan. Perspektif ini dikawatirkan membatasi Kemenkominfo untuk mengembangkan industri digital.

"Kominfo itu ada satu masalah, dia ada dibawah Polhukam. Itu sebabnya tugas-tugas yang sifatnya bisnis atau pengembangan di bidang industri perdagangan, Kominfo sangat terlambat," kata Ketua Yayasan Apkomindo Hidayat Tjokrodjojo kepada awak media di Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Menurut Hidayat, situasi ini akan menghambat industri perdagangan digital di bawah Kemenkominfo.

"Hal-hal yang seperti itu bagi Kemenkominfo bingung. Karena mereka berdasarkan Polhukam. Jadi kebutuhan bisnis, itu tidak bisa ditangani dengan baik," tanas Hidayat. (ahm)