Oleh Ferdiansyah pada hari Minggu, 17 Nov 2019 - 21:09:15 WIB
Bagikan Berita ini :

Aliansi Masyarakat Adat Tolak Wacana Kursus Pranikah

tscom_news_photo_1573999755.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Aliansi Masyarakat Adat Indonesia Nusantara (AMAN) mengkritik wacana kursus pranikahsebagai syarat pernikahan. AMAN menilai wacana tersebut sulit diterapkan oleh masyarakat adat.

"Kalau itu jadi syarat administrasi maka negara berkewajiban beri akta kelahiran ke anak adat yang lahir dari hasil pernikahan adat karena pernikahan adat yang belum legal secara hukum negara," kata Staf Divisi Pembelaan Kasus, Direktorat Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM AMAN, Tommy Indyan, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019).

Tommy menilai, negara dalam hal ini telah mengintervensi terlalu jauh hak warga negaranya. Apalagi pernikahan adat di beberapa wilayah masih belum legal secara hukum negara. Bahkan KTP elektronik pun tidak dimiliki oleh masyarakat adat.

"Negara intervensi terlalu jauh. Kan ada empat hal, pengakuan masyarakat adat, wilayah adat. Di wilayah ada hutan, hak wilayah. Lalu hukum adat dan hal-hal lain yang masih berlangsung di situ seperti ritual agama identitas perkawinan," ujarnya.

Karena itu, dia mengatakan, jika sertifikasi nikah itu menjadi syarat administrasi pernikahan, ada banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah. Tommy meminta negara memenuhi hak-hak politik masyarakat adat terlebih dahulu.

"Keberagaman, hak politik, itu penuhi dulu. Boleh mengatur hal lain tapi syarat utama penuhi dulu," ujarnya.

Menurut Tommy, jika maksud pemerintah adalah untuk memberi pendidikan tentang pernikahan ke calon suami istri, tidak perlu sampai menjadikan kursus pranikah sebagai syarat untuk menikah. Dia mengatakan seharusnya negara mengurangi pengaturan hal-hal yang justru berpotensi menimbulkan perbenturan di masyarakat.

"Berhenti ikut campur terlalu jauh di ruang-ruang yang sudah ada hukum yang berlaku di dalamnya terutama hukum adat. Cukup rekognisi dan pengakuan," katanya.

Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy mengusulkan wacana kursus pranikah bagi pasangan yang hendak menikah. Kursus tersebut diwacanakan menjadi syarat administrasi sebelum menikah.

"Apa perlu sertifikat atau ndak itu kan soal teknis. Yang penting bahwa mereka harus ada semacam program pembelajaran pranikah," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11).

"Pokoknya dia harus ikut pelatihan atau pendidikan atau kursus apa lah namanya pranikah," jelas dia. (Alf)

tag: #kementerian-agama  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Lainnya
Berita

Ingin Berobat dan Mengurus Pesantren, Bupati Bener Meriah Mundur

Oleh Rihad
pada hari Sunday, 24 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Tgk Sarkawi menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, yang diumumkan kepada masyarakat pada saat pelaksanaan ibadah ...
Berita

Pasien yang Lolos dari Wisma Atlet Ditemukan di Tasikmalaya Sedang Naik Motor

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Tim gabungan berhasil mengevakuasi pasien positif COVID-19, Kamis 21 Mei 2020  pukul 01.15 WIB. Kejadiannyai  berada di cek poin Pos Pengamanan Operasi Ketupat ...