JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pembentukan Provinsi Papua Tengah mendapat lampu hijau dari Komisi II DPR RI. Komisi yang membidangi Otonomi Daerah ini sedang menyiapkan terobosan berupa diskresi guna mempercepat pembentukan provinsi baru di Papua.

"Makanya kita mendorong itu (diskresi-red) pintunya melalui revisi UU Otsus Papua. Makanya kita di komisi 2 juga sudah memasukkan revisi UU Otsus Papua masuk menjadi salah satu prioritas di prolegnas," ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Doli menegaskan pemekaran Provinsi Papua dengan membentuk provinsi Papua Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Sebab dengan langkah ini terjadi penyebaran sentra pelayanan publik dan aktivitas ekonomi.

"Harus ada penyebaran sentra pelayanan publik dan aktivitas ekonomi. Kita bisa mempercepat terjadinya proses penyebaran sentra-sentra itu, dalam konteks politik namanya pemekaran," ujar Doli.

Menurutnya, pemekaran menjadi salah satu solusi konkret dalam meningkatkan kesehahteraan masyarakat Papua. Bahkan, idealnya Papua memiliki tujuh provinsi karena adanya tujuh suku besar di sana.

"Papua ini akan jadi empat (provinsi), Papua Barat tambah satu lagi. Itu konsep awal yang ideal tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah di Papua itu," ujar Doli.

Doli juga menegaskan, Komisi II memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan menjaga kedaulatan NKRI. Ia juga berharap, bumi cendrawasih selalu diberikan kedamaian hingga pemekaran terealisasi.

"Kami concern, kami menunjukkan komitmen ya bahwa di Komisi II ini selalu ingin menjaga keutuhan NKRI. Satu anggota masyarakat pun jangan kita biarkan merasa dia tidak diperhatikan," ujar Doli.(dbs)