Oleh Agun Gunandjar Sudarsa, Politisi Senior Golkar pada hari Jumat, 29 Nov 2019 - 17:09:04 WIB
Bagikan Berita ini :

Demokrasi dan Munas Golkar 2019

tscom_news_photo_1575022144.png
Agun Gunandjar (Sumber foto : Istimewa)

Untuk semua anggota dan kader Golkar di seluruh tanah air. Reformasi 1998, yang ditandai beralihnya kekuasaan dari rezim Orba ke rezim Reformasi, dengan menyatakan berhentinya Presiden RI saat itu pada tanggal 21 Mei 1998.

Saat ini kita sudah memasuki dua dasawarsa, mulai pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2019. Di mana pasca amandemen UUD, Partai Politik ditegaskan dalam UUD 1945, sebagai pilar utama demokrasi, dan menjadi peserta pemilu legislatif dan pengusung calon Pemilu presiden/wakil presiden.

UUD telah menegaskan pelaksanaan pemilu sebagai pengejawantahan paham demokrasi, paham kedaulatan rakyat, mensyaratkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dilaksanakan oleh penyelanggara yang independen.

Untuk itu dirumuskanlah UU parpol, UU Pemilu dan UU MD3. Guna dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan, terutama Parpol sebagai pilar demokrasi.

Munas Partai Golkar sebagai penjelmaan partai yang berdaulat ditangan anggota, dari munas ke munas konsisten menjalankan prinsip-prinsip demokrasi ini, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Namun secara prinsip menjaga betul bahwa hak memilih dan dipilih dilakukan secara demokrastis.

Memberi hak dan kewajiban yang sama bagi setiap anggota dan kader untuk berpartisipasi. Bagaimana dengan Munas yang sudah menghitung hari ini, apakah ketentuan dan persyaratan demokratis tersebut dipatuhi?

Tidak pernah ada dan tidak pernah dipraktikkan dari munas ke munas perihal persyaratan 30 persen, ditempuh melalui surat pernyataan dukungan yang ditandatangani pengurus partai. Selama ini dilakukan melalu pemungutan suara di bilik suara Munas. Yang kedua, kepanitiaan, waktu, tempat dan tema, termasuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), diputuskan bersama dalam rapat pleno. Karena suara DPP hanya satu.

Untuk semua hal yang saya utarakan di atas. Di forum munas suara DPP satu sikap, terhadap materi, LPJ, mekanisme pencalonan hingga pemilihan. Sayangnya, rapat pleno terakhir tidak memutuskan itu yang ditandai dengan persetujuan forum, setuju lalu ketok palu. Yang terjadi hanya disampaikan secara lisan tanpa pembahasan, dan tanpa bahan diberikan kepada pengurus pleno.

Apakah LPJ DPP sudah ada yg pegang hari ini, termasuk bagaimana laporan keuangannya yang bersumber dari APBN, termasuk sejumlah isu uang yang diserahkan ke KPK? Ini saya lakukan secara terbuka, guna menyelamatkan Parpol dan menjauhkan parpol dari korupsi.

Munas Golkar tanggal 3 sampai 6 Desember, adalah ujian batin dan nurani bagi kita semua. Kontribusi apa yang akan dan dapat kita lakukan untuk menyelamatkan partai ini. Mari kita wujudkan bersama Munas yang demokratis dengan tidak menghalangi bagi siapapun yang ingin berkontribusi.

Golkar milik kita semua, bukan milik pengurus, apalagi hanya segelintir orang yang bernafsu dengan kekuasaan. Pemilu masih jauh, biarlah ambisi ingin jadi presiden kita pikirkan kemudian secara demokratis pula.

Sekali Layar Terkembang, Pantang Biduk Surut ke Pantai. Maju Terus Pantang Mundur! (*)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #partai-golkar  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Opini

In Prabowo We Trust" dan Nasib Bangsa Ke Depan

Oleh Syahganda Nainggolan
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya kemarin di acara berbuka puasa bersama, "Partai Demokrat bersama Presiden Terpilih", tanpa Gibran hadir, kemarin, ...
Opini

MK Segera saja Bertaubat, Bela Rakyat atau Bubar jalan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) segera bertaubat. Mumpung ini bulan Ramadhan. Segera mensucikan diri dari putusan-putusan nya yang menciderai keadilan masyarakat.  Di ...