JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ali Wongso Sinaga mengatakan, syarat dukungan 30 persen secara tertulis bagi calon ketua umum, sah-sah saja dan tidak melanggar AD/ART Partai Golkar.

Ali Wongso menganalogikan pola itu seperti Presidential Threshold 20% dalam Pilpres. Sedangkan "Ketum Threshold" 30 % adalah total suara yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan disampaikan langsung dengan bebas sesuai Anggaran Dasar

"Jika ada pihak yang mengatakan pola itu tidak demokratis, dan melanggar AD/ART, itu keliru besar. Siapa bilang Pilpres dan Pilkada kita tidak demokratis ? Di sana juga ada "threshold" yang diajukan terbuka dan langsung dengan membawa dukungan tertulis oleh para pengusung bakal calon. Kemudian penyelenggara melakukan verifikasi lalu menetapkan calon sah bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat dan "threshold" yang ditentukan," kata Ali Wongso saat dihubungi, di Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Pemilik suara dalam Munas Partai Golkar dengan bebas, terbuka dan langsung menentukan siapa diantara bakal calon, yang bisa dimajukan sebagai calon ketua umum.

"Pola ini sekaligus akan membuka akses kontrol terhadap para utusan pemilik suara yang mengutus perwakilannya di dalam Munas," ucapnya.

Ia juga menilai pola pencalonan dukungan tertulis juga dapat menekan peluang terjadinya ekses politik uang. Selain itu juga lebih menampakkan kedewasaan berdemokrasi, dimana para kader siap menerima perbedaan dukungan secara terbuka.

"Setelah Calon Ketum yang sah ditetapkan, dilanjutkan dengan pemilihan dengan cara pemungutan suara secara langsung, bebas dan rahasia," papar Politisi Senior Golkar itu.

Lebih jauh, mantan Anggota DPR itu berharap Partai Golkar dengan doktrin karya kekaryaannya seharusnya proaktif melahirkan berbagai gagasan baru. Upaya ini sebagai terobosan dalam pembangunan nasional, termasuk dalam rangka mendorong demokratisasi yang semakin baik.

Karena itu, kata Ali Wongso, Partai Golkar bisa memulainya dari demokratisasi internal di Munas X mendatang, dengan berbagai perubahan dan pembaharuan.

"Jangan katakan, mengapa ini tidak sama dengan Munas 2004, 2009, Munaslub 2016. Memang tidak sama, sebab kalau sama, bukan perubahan namanya. Yang penting perubahan itu harus berorientasi membuat lebih baik, bagi Partai Golkar dan bangsa ke depan," tegasnya.(plt)