Oleh Ahmad Syaikh pada hari Minggu, 15 Des 2019 - 12:01:36 WIB
Bagikan Berita ini :

Kemendagri Waspadai Potensi Polarisasi Masyarakat pada Pilkada 2020

tscom_news_photo_1576386096.jpg
Pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Kementerian Dalam Negeri mewaspadai potensi polarisasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang.

Pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, mengatakan semua pihak mesti berperan aktif untuk mengantisipasi polarisasi masyarakat karena Pilkada 2020.

Menurut Bahtiar, utamanya pada media sosial yang memungkinkan setiap orang membuat konten sesuai kehendaknya masing-masing.

"Hati-hati dengan produksi konflik yang ditimbulkan media sosial, ada hoaks, dan lain-lain, apalagi mendekati hari pelaksanaannya, biasanya suasana menjadi panas," kata dia di Jakarta, Minggu (15/12/2019).

Apalagi untuk mengatasi adanya kampanye hitam atau negatif yang berpotensi memecah belah masyarakat kata dia harus dilawan, caranya dengan membuat kampanye-kampanye positif.

"Di sinilah peran peserta Pilkada dan Parpol agar ikut serta meminimalisir suasana panas dan konflik di tengah masyarakat," ujarnya.

Masih menurut Bahtiar, politik identitas, politisasi SARA juga diduga masih akan menjadi ancaman pada Pilkada tahun 2020 yang akan digelar di 270 daerah.

Ancaman dan potensi tersebut, lanjut dia, perlu menjadi perhatian bersama agar bisa diantisipasi seluruh komponen bangsa, terutama bagi daerah yang akan menggelar pesta demokrasi.

"Memang butuh kerja sama semua pihak, pemerintah, penyelenggara, peserta, juga masyarakat untuk melawan ancaman Pilkada 2020 ini," jelasnya. (ahm)

tag: #kementerian-dalam-negeri  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...