JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan haluan negara perlu diatur dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dan tak cukup hanya diatur melalui Undang-undang saja.

Menurut Pria yang akrab disapa Bamsoet itu, kalau haluan negara hanya diatur melalui UU akan rentan dimentahkan oleh Presiden berikutnya.

"Kalau diatur melalui UU maka akan rentan dimentahkan oleh Presiden berikutnya, cukup dengan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)," kata dia dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Bamsoet menjelaskan beberapa ormas seperti Muhammadiyah setuju perlunya menghadirkan haluan negara karena bangsa Indonesia harus memiliki penataan dan perencanaan jauh ke depan, tidak hanya 10 tahun namun 100 tahun yang akan datang.

Pasalnya, haluan negara dibutuhkan agar Presiden yang akan memimpin bangsa Indonesia ke depan miliki arah dan peta jalan mau dibawa kemana bangsa ini dengan satu tujuan yaitu negara kesejahteraan dan kemajuan.

"Setiap presiden yang terpilih nanti bisa meninggalkan legacy yang diteruskan Presiden berikutnya, ini juga kalau hanya dikasih baju undang-undang, akan rentan dimentahkan presiden berikutnya, cukup dengan Perppu selesai," tegasnya.

Bamsoet pun mencontohkan, China dan Singapura telah memiliki sistem perencanaan pembangunan jangka panjang sedangkan di Indonesia, misalnya kebijakan pembangunan antara bupati dengan gubernur, masih bertentangan.

Oleh karena itu, lanjut dia, Indonesia sebagai negara kesatuan harus memiliki sistem pembangunan yang sinkron antara satu daerah dengan daerah lain, dan antara pusat dan daerah.

"Terkadang sumber yang bisa menjadi satu acuan kita, pembangunan dalam satu kesatuan itu penting. Karena itu penting menghadirkan GBHN kembali," tandasnya. (ahm)