Oleh Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa pada hari Jumat, 03 Jan 2020 - 16:25:38 WIB
Bagikan Berita ini :

Pekerja Sosial vs Gerombolan Hoaks di Area Banjir

tscom_news_photo_1578043538.jpg
Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa (Sumber foto : Istimewa)

Banjir kali ini bencana atau kesalahan gubernur Anies? Ini dulu yang harus dijawab. Apa bedanya? Kalau itu bencana, maka siapapun gubernurnya, situasinya akan sama. Hanya bisa mangatasi dan menininalisir dampaknya.

Gubernur dinyatakan salah jika banjir bisa diantisipasi, tapi tidak melakukannya. Curah hujan wajar dan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi dampaknya lebih besar dan lebih serius.

BMKG mencatat bahwa curah hujan kali ini terbesar setelah 154 tahun. Ini artinya, bahwa banjir kali ini adalah bencana. Luasnya banjir dan besarnya dampak bencana yang menimpa beberapa wilayah di negeri ini membuat Erdogan, Presiden Turkey turut mengucapkan bela sungkawa. Kira-kira jelas ya?

Bencana ini berubah seolah-seolah menjadi kesalahan gubernur ketika ada pihak-pihak yang sengaja menggiring ke arah sana. Ada meme, video, tulisan dan macam-macam. Serentak dibuat untuk menyerang gubernur dengan masing-masing drama dan kreativitasnya.

Ada sebuah tulisan. Isinya sangat ber-energi. Sekilas datanya seperti valid. Dalam tulisan itu disebutkan, selama dua tahun, Anies tak pernah urus tiga sungai di DKI. Dibiarkan dangkal. Saat hujan tiba, sungai itu tak lagi mampu menampung air. Meluap dan terjadilah banjir.

Tulisan itu seolah masuk akal karena alurnya yang sistematis. Sangat meyakinkan. Baru ketahuan hoaks ketika ketua DPRD DKI Prasetiyo meminta menteri PUPR yang selama ini bertanggung jawab atas tiga sungai tersebut menyerahkan kapada DKI. "Serahkan pembangunan tiga sungai itu ke Pemprov DKI, banjir akan teratasi", kata Prasetiyo. "DKI punya dana luar biasa dan mampu urus tiga sungai itu". Nah...

Data yang salah akan menghasilkan analisis dan kesimpulan yang salah. Hati-hati. Ini menyangkut integritas dan kualitas dalam penulisan. Kecuali jika tujuannya memang untuk menghabisi Anies.

Ini mirip kasus ambruknya jembatan hutan kota di Kemayoran Jakarta Pusat, sehari setelah diresmikan. Meme, video, dan macam-macam tulisan begitu cepat keluar dan menyasar Anies. Lagi-lagi salah Anies. Gubernur DKI dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab. Ternyata? Itu proyek kementerian sekretariat negara. Salah mbok sesekali, tapi kok terus diulang-diulang.

Sebelumnya, ada lem aibon. Saat itu saya bilang: setelah lem aibon apalagi? Ternyata jembatan Kemyoran. Setelah itu? Terjadilah banjir. Isu banjir digarap lebih masif. Hoaksnya juga paling masif diantara isu-isu sebelumnya. Gambar dan video-video Anies yang lama dikeluairin dengan design dan tulisan macam-macam. Seolah baru ambil gembar saat banjir terjadi. Lagi-lagi pertanyaan saya: setelah banjir reda, isu apalagi? Kita tunggu hoaks-hoaks berikutnya. Selama Anies jadi gubernur, para pendukung lawan politik belum juga move on, dan kebijakan Anies terus merepotkan kepentingan oligarki, maka ritual caci maki dan antrian hoaks terkait DKI tidak akan pernah berhenti. Paham kan? Jadi, gak usah kaget.

Jika kelas elit merusak bangsa ini dengan korupsi dan manipulasi, maka kelas rakyat merusak peradaban negeri ini dengan memproduksi kosa kata penuh kebencian dan hoaks. Hanya karena beda pilihan politik, sikap moral dan etika dalam berkomunikasi tak lagi dianggap penting lagi.

Di tengah musibah dan bencana banjir, banyak warga menderita. Tidak saja Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten juga banjir. Tak kalah parah dari Jakarta. Di saat pemerintah, lembaga-lembaga sosial, ormas dan kelompok-kelompok masyarakat ambil peran untuk membantu korban, ada gerombolan orang yang justru sibuk caci maki, mengumbar kebencian dan memproduksi hoaks. Intinya? Salahin gubernur. Ada juga yang maki-maki Aa Gym. Sentimen agama mulai dimainkan. Sensitif!

Bencana banjir telah memberi peluang para haters untuk melampiaskan dendam politiknya kepada gubernur. Banjir tiba, mereka ambil peluang untuk ngebully.

Kalau diperhatikan, orang-orangnya ya itu itu saja. Nama-nama yang sudah dikenal publik. Setiap ada isu tentang Jakarta, nama-nama itu muncul. Secara kreatif mereka menulis di Twitter, Facebook dan produksi video. Siapa? Bukan kelas kita untuk sebut nama. Tanpa sebut nama, mereka telah kehilangan martabat di mata masyarakat. Kasihan!

Lepas dari semua dinamika hoaks, bangsa ini makin jauh dari peradaban dan kesantunannya. Budaya guyub, tepo seliro dan saling menghormati mendadak rusak karena faktor perbedaan politik yang mendapat ruang ekspresinya secara tak beradab di medsos. Dampaknya sangat berbahaya secara moral. Karena merusak tabiat dan pola komunikasi bangsa ini.

Lalu, anda di posisi mana? Ikut partisipasi dan atasi banjir? Atau lebih suka masuk dan ikut gerombolan hoaks? Setiap hari produksi cacian dan makian. Dua pilihan yang akan membedakan mental dan kualitas moral anda.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Opini

Kode Sri Mulyani dan Risma saat Sidang MK

Oleh Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sri Mulyani (dan tiga menteri lainnya) dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi pada 5 April yang lalu. Keterangan yang disampaikan Sri Mulyani banyak yang tidak ...
Opini

Tersirat, Hotman Paris Akui Perpanjangan Bansos Presiden Joko Widodo Melanggar Hukum: Gibran Dapat Didiskualifikasi?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --1 April 2024, saya hadir di Mahkamah Konstitusi sebagai Ahli Ekonomi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024. Saya menyampaikan pendapat Ahli, bahwa: ...