JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)- Hingga saat ini kalangan DPR RI belum memutuskan atau mengambil langkah konkret dalam menyikapi skandal dugaan korupsi di Jiwasraya.

Sejumlah Fraksi di DPR terbelah dalam menyikapi kasus Jiwasraya tersebut. Ada fraksi yang menginginkan instrumen panja dan sebagiannya menginginkan pansus.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Santoso mengungkapkan bahwa fraksi Partai Demokrat justru mendorong DPR RI agar membentuk pansus dalam menyikapi kasus Jiwasraya.

"Pansus yang diusulkan bukan karena pak Jokowi menyebut masalah Jiwasraya sudah ada sejak era SBY tapi untuk membuka tabir gelap agar terang benderang siapa pelaku atas kasus Jiwasraya ini," sindirnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (21/01/2020).

Lebih lanjut Santoso juga mengingatkan agar penanganan kasus Jiwasraya ditangani secara transparan.

"Karena kasus Jiwasraya ini merupakan kasus koorporasi dimana beberapa perusahaan terlibat dalam kerugian Jiwasraya ini. Maka kami harapkan Kejaksaan Agung membongkar siapa saja yang terlibat dan jangan tebang pilih," tegas Santoso.

"Dan semua pihak yang terkait harus diperiksa apakah ada unsur kesengajaan melakukannya," sambungnya.

Pemeriksaan, menurutnya dapat dilakukan pihak kejaksaan terhadap komisaris, direksi dan pegawai yang terlibat.

Selain itu, Santoso pun meminta agar lembaga pengawas keuangan dimintakan pertanggungjawabannya dalam kasus Jiwasraya ini.

Sebab menurutnya, bobolnya keuangan Jiwasraya salahsatu faktor penyebabnya karena lemahnya peran dan fungsi lembaga pengawas keuangan dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"OJK mesti bertanggungjawab karena memberi rekomendasi dimana Jiwasraya dapat membuat program bisnis Saving Plant Jiwasraya, broker saham pasar modal, perusahaan yang dibeli sahamnya oleh Jiwasraya dan lain-lain, akibat langkah inilah Jiwasraya ambruk," tandasnya.

Terakhir, Santoso juga mengingatkan agar 16 Jaksa yang ditunjuk oleh Jaksa Agung sebagai penyidik dalam kasus Jiwasraya agar tidak bermain mata dengan pihak-pihak yang bermasalah dengan Jiwasraya.

"Kita ingatkan agar para penyidik kejaksaan yang tengah menangani kasus Jiwasraya ini tidak terpengaruh oleh apapun sebab kalau sampai terpengaruh kita khawatir nantinya seperti yang terjadi pada salah satu Jaksa penyidik dalam kasus BLBI yang menerima suap," ungkapnya. (Bng)