JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)- Perdebatan soal instrumen konstitusional apa yang pas digunakan dalam menyikapi skandal Jiwasraya apakah panja atau pansus menjadikan kalangan anggota DPR RI tidak kompak. Berdasarkan catatan, ada sebagian fraksi yang sepakat panja dan sebagiannya lagi menolak.
Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Ahmad Nadjib Qudratullah berpandangan bahwa instrumen yang paling memadai dalam menyikapi skandal Jiwasraya mestinya bukan panja.
"Saya pikir penting dilakukan (pansus) mengingat bahwa masyarakat perlu tahu apa yang sedang terjadi. Kalau pansus cakupanya bisa lintas komisi," ujar Politikus PAN itu saat dihubungi di Jakarta, Selasa (21/01/2020).
Meski demikian, Nadjib mengatakan, keputusan apakah instrumen panja atau pansus yang akan dipakai fraksinya, hal tersebut bukan lagi kewenangannya.
"Kalau mengenai fraksi tentu bertanya ke ketua fraksi kaitan kebijakannya. Hanya menurut hemat pribadi saya, pansus akan lebih tepat menangani kasus Jiwasraya ini. selain akan lebih komprehensif karena melibatkan berbagai komisi dari berbagai fraksi. Dari kajian latar belakang masalah akan lebih lengkap itu secara teknisnya," tandasnya.
Untuk diketahui, ungkap dia, hari ini di komisi XI rencananya akan membuat panja terkait Jiwasraya.
"Saya pikir itu bagus saja karena ada di wilayah komisi XI selain merupakan mitra kerja utama komisi XI dengan panja relatif memiliki waktu yang panjang untuk pendalaman," pungkas Nadjib. (Bng)