JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisi VII DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Ristek atau Kepala BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) di ruang rapat Komisi VII, Senin, (21/1/2020).
Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro, bersama jajarannya telah menyusun Renstra pada era ristekdikti.
“Kita menyusun Renstra pada era ristekdikti sudah dibuat rencana induk riset nasional yang kemudian diturunkan dalam bentuk flagship prioritas riset nasional yang sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024,” kata Bambang dalam raker bersama komisi VI di gedung DPR RI, Selasa (21/1/2020).
Menurutnya, yang dimaksud dengan flaghip prioritas riset adalah mendapatkan energi dari kegiatan, Jadi bukan hanya satu atau dua organisasi yang bekerja tetapi juga melibatkan lebih banyak pihak, tapi mereka harus bersinergi satu sama lain dan otomatis.
“Kita berharap pada peningkatan produktivitas penelitian dengan anggaran atau dana yang katakan sama dan optimalisasi dari sumber teks sendiri, baik dari dalam bentuk fisik maupun sumber daya manusianya,” lanjutnya.
Selain itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Andi Yuliani Paris berharap, para peneliti dari Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset Inovasi (BRIN) tidak hanya mengikuti jurnal-jurnal internasional. Mengingat, di Indonesia sendiri sudah memiliki jurnal-jurnal yang juga diakui oleh kalangan internasional seperti Jurnal Arjuna dan Shinta.
“Saya masih ingat, saat bapak diundang dalam rangka penyusunan UU Sisnas Iptek, Bapak termasuk yang tidak setuju banyaknya jurnal-jurnal internasional, kita bayar ke sana. Kita (Indonesia) sendiri juga punya jurnal nasional yang diakui internasional seperti Jurnal Arjuna dan Jurnal Shinta. Sehingga buat apa lagi jurnal internasional,” kata Andi.
Dirinya juga berharap Kemenristek juga memperhatikan peneliti-peneliti dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Pasalnya kebanyakan dari peneliti di Perguruan Tinggi Swasta tidak bisa menikmati Pusat Unggulan IPTEK (PUI) dan Science Techno Park (STP) yang dibentuk pemerintah.
Ia berharap ada desk khusus di Kemenristek yang melakukan bimtek sehingga PUI, dan STP bisa dinikmati dan dilakukan oleh Perguruan Tinggi Swasta.
“Di Bone, Sulawesi Selatan yang merupakan dapil saya sendiri, ada lima perguruan tinggi swasta. Tapi mereka tidak punya akses untuk ke PUI dan STP. Seandainya mereka mengajukan proposal, pasti bapak-bapak tidak akan memilih mereka, tapi memilih dari UI, ITB, IPB dan perguruan tinggi negeri lainnya,” tandasnya. (Al)
