JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi XI Puteri Komarudin menghimbau pemerintah untuk memperhatikan penunjukan Komisaris dan Direksi BUMN harus berdasar pada kompetensi dan kinerja yang baik.

Puteri menilai, aspek tersebut perlu menjadi perhatian khusus pemerintah karena berkaca pada yang terjadi pada Jiwasraya.

"Kejadian Jiwasraya ini menjadi refleksi bagi pemerintah bahwa penempatan Komisaris dan Direksi di BUMN harus memperhatikan pada kompotensi dan kinerja yang baik," ujar Puteri melalui pesan singkatnya pada selasa (28-01-2020).

Wasekjen Partai Golkar tersebut juga mengatakan, bahwa Komisi XI sudah membentuk panja untuk kasus Jiwasraya dan Komisi XI fokus kepada memantau pengembalian dana nasabah dan saat ini Komisi XI melalui panja terus bekerja untuk memantau pengembalian dana nasabah.

"Komisi XI sudah membentuk Panitia Kerja untuk kasus Jiwasraya, kalau Komisi III fokus pada kasus hukum dari Jiwasraya, kemudian Komisi VI fokus pada memperbaiki Jiwasraya, sedangkan kita (Komisi XI) fokus pada pemantauan pengembalian dana nasabah dan saat ini Komisi XI terus bekerja untuk hal tersebut," kata Puteri.

Puteri juga menegaskan, jangan sampai nasabah dirugikan pada penyelesaian kasus ini karena hal ini memiliki urgensi yang tinggi untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi, terutama asuransi BUMN.

"Skema apapun yang digunakan, yang terpenting adalah nasabah jangan sampai dirugikan dan terbayar kembali sesuai denhan yang dijanjikan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi, terlebih lagi asuransi BUMN," tegas Puteri.

Anggota Dewan dapil Jawa Barat VII dari Fraksi Golkar tersebut menambahkan, pandangan Partai Golkar terhadap pembentukan panja kasus jiwasraya adalah akan memperjuangkan supaya penanganan kasus jiwasraya ini dapat menemukan solusi yang tepat, baik secara pengembalian nasabah maupun proses penegakan hukumnya.

"Tentunya, Partai Golkar setuju bahwa penanganan kasus jiwasraya ini sangat diperlukan respon cepat dan tepat. Kami akan terus memperjuangkan agar penanganan kasus jiwasraya ini dapat mengembalikan dana nasabah dan terus mengawal proses penegakan hukum," tambah Puteri. (Bng)