JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi II DPRJohan Budi menyebut bahwaKomisi Pemilihan Umum (KPU) dan seluruh KPU daerah idealnya punya anggaran sendiri yang dialokasikan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dari Pemerintah Daerah (Pemda).

"Dengan memiliki anggaran sendiri diharapkan KPU dapat melaksanakan pemilu bisa lebih berkualitas sehingga meminimalisir terjadinya polemik pelaksanaan pemilu,".uap Johan ketika dikonfirmasi Teropong Senayan melalui pesan singkatnya, Kamis (20/02/2020).

Ia juga menambahkan kalau alokasi anggaran secara mandiri ini juga berlaku untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat dan seluruh Bawaslu daerah.

"Ya, saran saya ini juga berlaku untuk Bawaslu dan Bawaslu di seluruh daerah," tambah mantan jurubicaraKPK tersebut.

Politisi PDIP ini memaparkan alasan usulan tersebut supaya KPU bisa menyelengarakan Pemilu secara indpenden begitu juga dengan Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu.

"Alasan saya supaya KPU dan Bawaslu bisa menyelenggarakan Pemilu secara independen,” jelasJohan.

Johan juga menyinggung mengenai penyelengaraan Pemilu yang berjalan kondusif perlu dipertanyakan pula indeks demokrasi partisipasi pemilihnya, kondusifnya penyelengaraan pemiluharus berbanding lurusdengan tingkat partisipasi pemilihnya.

"Jadi, kalau pemilu tersebut berjalan kondusif harus juga diperhatikan partisipasi pemilihnya, kalau kita liat dinegara-negara maju situasi yang kondusif itu cermin tingkat partisipasi pemilihnya rendah. Tentu kedua hal tersebut harus sejalan dengan baik," pungkasnya.