Oleh Dheti pada hari Tuesday, 25 Feb 2020 - 16:00:00 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Nilai Anies Kurang Serius Atasi Banjir Jakarta

tscom_news_photo_1582618908.jpg
Banjir Jakarta (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PPP, Muhammad Aras meminta Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat bisa untuk duduk bersama, melakukan penelitian, mendatangkan ahli agar bisa menangani banjir di Ibu Kota dan mencegahnya di kemudian hari.

“Kami mengapresiasi langkah Gubernur Anies Baswedan yang gigih dalam mengatasi banjir di Jakarta, terutama dalam proses membantu penanganan banjir di Jakarta. Terutama dengan dikeluarkannya 9 poin arahan gubernur,” kata Aras dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/2/2020).

Namun, komisi V menilai dalam beberapa tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta terihat kurang serius dalam proses pencegahan banjir yang tiap tahun terjadi di Ibu Kota Jakarta.

“Seharusnya, jika mau serius, rentan waktu dari sekitar bulan April hingga Agustus itu sudah cukup untuk mempersiapkan Jakarta tidak banjir saat musim hujan datang,” lanjut Aras.

Teropong Juga:Untuk Atasi Banjir, Anies Perintahkan Jajarannya Hentikan Kegiatan Seremonial

Komisi V memantau saat ini, selain menggenangi permukiman warga, banjir juga menggenangi jalanan vital, beberapa underpass, dan juga jalan tol. Ini tentu dikarenakan ada yang salah dengan sistem drainase Ibu Kota.

“Bagaimana dengan normalisasi dan naturalisasi sungai-sungai/saluran-saluran air?,” tandasnya.

Menurut Aras, banjir yang terjadi saat ini disebabkan oleh hujan, artinya banjir lokal bukan banjir kiriman. Seharusnya, banjir seperti ini sangat bisa diantisipasi dengan sistem pencegahan banjir yang baik. (Al)

tag: #anies-baswedan  #relawananies  #pemprov-dki  #dki-jakarta  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...