JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin mengkritik kinerja Badan Pengusahaan (BP) Batam yang tak mampu menggenjot investasi.

Bahkan dari tahun ke tahun, justru malah terjadi penurunan investasi yang cukup siginifikan.

“Hingga saat ini pertumbuhan ekonomi Batam terkoreksi terus, bahkan cenderung menurun. Dulu pertumbuhan Batam mencapai 10% tapi terus turun sampai 4,5% pada 2019,” katanya disela-sela rapat kerja dengan BP Batam di ruang rapat komisi VI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Yang terjadi saat ini, lanjut Legislator asal Kalimantan Tengah, pertumbuhan ekonomi dan investasi Batam menurun secara bersamaan.

Artinya ada sesusatu yang salah dalam pengelolaan Kawasan Batam. Padahal tujuan awal atau design pendirian Kawasan Batam adalah untuk menarik investasi sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi indikatornya adalah kinerja investasi. Justru investasi malah turun setelah tidak ada dualisme. Sekarangkan dirangkap Walikota Batam menjadi Kepala BP Batam,” tambahnya.

Disinggung soal penyebab penurunan investasi, Mukhtarudin menduga ada kemungkinan soal rangkap jabatan.

Karena Walikota Batam adalah jabatan politis yang notabene dijabat oleh anggota Parpol.

“Jadi ini soal salah tata kelola BP Batam, karena ada konflik kepentingan. Artinya unsur politisnya lebih kental ketimbang profesionalismenya. Bisa jadi, jangan-jangan politisnya lebih kental sehingga investor jadi enggan dan akhirnya menjadi terhambat,” tandasnya.

Tak dapat dipungkiri, menurutnya, rangkap jabatan ini sangat berkorelasi dengan penurunan investasi.

“Saya sendiri tidak menyoroti soal regulasi soal rangkap jabatan. Meski ada kajian dari ORI dan UGM bahwa rangkap jabatan itu melanggar Undang-Undang,” ucapnya.

Tentu saja, kata anggota Fraksi Partai Golkar itu, penurunan kinerja BP Batam ini menjadi catatan Komisi VI DPR.

Disisi lain, Mukhtarudin juga menyoroti soal banyak lahan-lahan yang ada di Kawasan Batam yang sudah diberikan Hak Guna Bangunan (HGB). Namun kenyataan lahan-lahan itu ditelantarkan saja tidak ada kegiatan investasi.

“Apa benar ini ada broker investasi,” ungkapnya.

Dia meminta agar ada langkah-langkah tegas agar HGB yang sudah diberikan dan sudah lebih dari 2 tahun ditelantarkan "agar dicabut," pungkasnya. (Bng)