JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung mengaku merindukan sosok Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang aktif mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi ucapan Pramono, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, DPR periode 2019-2024, termasuk para pimpinannya terlihat loyo mengawasi pemerintah.

Hal itu terjadi lantaran semua pimpinan DPR berasal dari partai koalisi pendukung Jokowi-Ma"ruf Amin.

"Pimpinan DPR itu koalisi Pak Jokowi, ya pasti mereka tidak akan melakukan yang vokal. Jadi aneh kalau kemudian pimpinan koalisi Pak Jokowi diminta vokal kepada Pak Jokowi," sindir Pimpinan MPR RI itu saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Diketahui komposisi pimpinan DPR saat ini adalah Puan Maharani (PDIP), Aziz Syamsuddin (Golkar), Rachmat Gobel (NasDem), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra).

Meski begitu, Hidayat menuturkan, anggota DPR tetap masih banyak yang melanjutkan langkah Fahri-Fadli dalam mengkritik kebijakan pemerintahan.

Ia mencontohkan usulan panitia khusus (Pansus) Jiwasraya yang diajukan PKS dan Demokrat. Wakil Ketua MPR Fraksi PKS itu berujar, usulan Pansus Jiwasraya membuat Presiden Jokowi memanggil seluruh partai pendukungnya untuk bersama menolak Pansus.

"Tetapi DPR pada periode sekarang ini sangat vokal malah begitu vokalnya sehingga Pak Jokowi sampai mengumpulkan partai-partai koalisinya untuk menolak usulan dari PKS dan kemudian juga dari Demokrat yaitu pembentukan pansus Jiwasraya," tegasnya.

Menurutnya, hal ini tidak terjadi di era Fadli Zon dan Fahri Hamzah saat menjadi Wakil Ketua DPR dan rajin mengkritik pemerintahan Jokowi periode pertama.

"Ini tidak pernah terjadi pada zaman Pak Fahri dan Fadli menjadi pimpinan DPR. Sampai pemerintah begitu khawatir sehingga mengumpulkan partai-partai koalisi untuk menolak rencana usulan Pansus di DPR, tidak pernah terjadi zaman itu," ungkap dia.

Lebih jauh, Wakil Ketua MPR itu pun menyayangkan pimpinan DPR tak kunjung menindaklanjuti usulan Pansus Jiwasraya.

Padahal, kata dia, pimpinan DPR sudah seharusnya membaca surat usulan pansus di rapat paripurna setelah diterima oleh mereka.

"Pimpinan DPR terus mencoba menghalangi sampai pada dua kali sidang paripurna setelah surat pembentukan pansus disampaikan oleh fraksi PKS dan Demokrat," ucap Hidayat.

Dia menambahkan, seharusnya pimpinan DPR menjadi penyambung lidah setiap anggota DPR untuk bersama-sama berkontribusi dalam mengawal pemerintahan. Namun sangat disayangkan, kata dia, yang terjadi pada pimpinan DPR saat ini malah sebaliknya.

"Pimpinan DPR, sesuai tatib, mereka adalah speaker, menyuarakan apa pendapat DPR, tidak memiliki kepentingan pribadi," pungkas Hidayat. (Bng)