JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Fraksi Partai Amanat Nasional menolak untuk melakukan rapid test kepada anggota DPR dan juga keluaganya. PAN memandang keselamatan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar harus diutamakan.

Di tengah situasi seperti ini, semua pihak harus cerdas dan arif dalam menetapkan skala prioritas penanganan virus corona.

“Saya agak terkejut mendengar usulan itu. Tiba-tiba kok malah anggota DPR dan keluarganya yang diutamakan. Padahal, jelas kasat mata, banyak tenaga medis dan masyarakat yang terpapar. Merekalah yang lebih penting untuk didahulukan," kata Anggota Fraksi PAN DPR RI Prof Zainuddin Maliki, Senin (23/3/2020).

“Saya yakin ada perasaan tidak enak pada teman-teman anggota. Apalagi, ini bukanlah kebijakan formal DPR. Ini adalah usulan dan kebijakan sepihak kesekjenan DPR. Saya tahu para anggota DPR lebih mengutamakan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar yang perlu mendapat perhatian,” tambahnya.

Atas dasar itu, kata ia, sebaiknya rencana rapid test pada anggota DPR dan keluarganya dibatalkan. Saat ini, masyarakat banyak menyorot kinerja pemerintah dan DPR. Lebih baik jika DPR fokus mencari jalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks penanganan virus corona ini.

“Kalau mau mengadakan test, silahkan laksanakan secara sendiri-sendiri. Itu adalah hak. Tidak ada yang bisa melarang. Tetapi kalau dilaksanakan kolektif itu tidak baik. DPR dinilai hanya mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya," kata Maliki.

Agar isu rapid test bagi anggota DPR dan keluarganya tidak berlarut-larut, Maliki meminta pimpinan DPR sebaiknya segera meminta agar kesekjenan membatalkan kegiatan tersebut.

Meskipun belakangan disebut bahwa anggarannya adalah hasil sumbangan pimpinan dan anggota, namun tetap saja masyarakat merasa ada kejanggalan. Kalaupun ada sumbangan, lebih bagus jika disumbangkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.