JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Presiden (Wapres) KH Ma"ruf Amin mengatakan pemerintah sedang menyiapkan tambahan dana dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga miskin dan kelompok rentan yang terdampak viruscoronaatau Covid-19. Bantuan langsung itu akan diberikan kepada 15,2 juta keluarga yang terdaftar sebagai penerima bantuan pangan nontunai (BPNT) pada April mendatang.
Menurut Kiai Ma"ruf, dirinya telah memimpin rapat melalui telekonferensi dengan sejumlah menteri. Termasuk Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Menko PMK, Menteri Sosial. Topiknya adalah arahan Presiden Joko Widodo agar segera disiapkan langkah dalam rangka mengatasi dampak Covid-19 dalam wujud jaring pengaman sosial.
"Dari pembahasan itu pemerintah sudah mempersiapkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dengan cakupan 15,2 juta rumah tangga melalui mekanisme BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai). Akan diberikan insyaallah setiap bulan akan dilakukan itu," kata Kiai Ma"ruf, Selasa (24/3/2020).
Selain itu, bagi kelompok masyarakat berpenghasilan harian, rendah dan penghasilan harian atau bekerja di sektor informal, bantuan juga disiapkan.
"Ini masih diinventarisasi supaya nanti juga akan dihitung jumlah besarannya dan juga implikasinya pada APBN," kata Maruf.
Selain itu, pemerintah juga sedang berusaha mengubah sistem pembayaran dari yang sebelumnya setiap tiga bulan, menjadi setiap bulan.Teknis pemberian bantuan juga masih akan disinkronkan dengan sejumlah kementerian. Salah satu opsi di antaranya adalah dengan memberikan bantuan lewat rekening bank.
"Tadi masing-masing sudah menyampaikan usulan-usulannya untuk disinkronkan. Tentu mekanismenya kalau sudah bisa diketahui datanya, yang sudah ada rekening," kata ia.
Bantuan lainya adalah pemberian keringanan pembiayaan tagihan listrik bagi rumah tangga dengan listrik 450 watt dan 900 watt. Kementerian Sosial diminta mendata agar penerima bantuan tidak salah sasaran.
"Perlu dilakukan seleksi supaya tidak salah memberikan insentif atau bantuan atau subsidi kepada pekerja," katanya.
Bantuan selanjutnya yang akan diberikan adalan insentif bagi Usaha Mikro dan Kecil. Kepada pelaku usaha ini, pemerintah meminta Kementerian Keuangan dan OJK untuk merumuskan kebijakan yang dapat meringankan beban para pelaku usaha.
"Beban-beban misalnya penangguhan cicilan, dan juga insentif-insentif lainnya. UMK ini sangat terdampak dengan adanyacoronaini karena itu mereka juga harus diselamatkan supaya mereka bisa tidak mati, bisa berlanjut," kata Wapres.
