JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Sehari setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam menangkal wabah COVID-19, ia menghadapi persoalan baru.

Langkah yang diterapkan itu dinilai terlambat. Maka enam dari warga yang mengaku mewakili pedagang eceran melayangkan gugatan class action kepada Jokowi. Gugatan tersebut diklaims udah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2020).

Enggal mengaku sengaja melayangkan gugatan tersebut karena menganggap lalai mengantisipasi wabah penyakit menular itu sebelum masuk ke Indonesia. Wabah COVID-19 sudah terjadi akhir Desember 2019 di Cina dan menyebar ke sejumlah negara lain pada Januari 2020.

Atau sekitar 2,5 bulan sebelum pemerintah secara resmi menyatakan bahwa Corona sudah masuk Indonesia melalui kasus pertama yang menimpa warga Depok, awal Maret 2020.

Ketika itu sudah terjadi penyebaran virus Corona di Cina, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara lain. "Akibat keterlambatan penanganan tersebut berdampak. Kita tidak siap hadapi corona. Terjadi kerugian materil dan imateril yang dialami seluruh masyarakat, khusus sektor pekerja harian termasuk kami yang begerak di bidang UMKM," tutur Enggal.

Padahal kalau diantisipasi lebih awal, pemerintah dan masyarakat bisa melakukan pencegahan dari segi teknis, imbauan, hingga segala kebijakan yang perlu diterapkan.

Menurut Enggal, pemerintah tidak menggunakan waktu tersebut dengan baik. Malah melontarkan beberapa pernyataan yang dinilai menganggap COVID-19 bukan “persoalan serius”. Apalagi ada diskon pesawat terbang yang relatif besar jumlahnya untuk menarik wisatawan untuk masuk ke Indonesia. Padahal di beberapa negara sudah dilakukan pembatasan penerbangan.