JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengucurkan dana sebesar Rp 405,1 triliun dari Anggaran Perubahan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 dalam rangka penanganan penyebaran virus Covid-19 di Tanah Air.
Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang baru saja diteken Presiden Jokowi, disebutkan dana tersebut bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) dan dana dari pengurangan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN.
Dana tersebut dinilai belum termasuk dana yang yang bersumber dari utang pemerintah kepada Bank Dunia.
Anggota Komisi V DPR RI, Irwan Fecho, meminta pemerintah mempertimbangkan ulang sumber dana yang dipakai untuk penanggulangan corona tersebut. Dia menjelaskan, penggunaan dana abadi pendidikan untuk tambahan belanja tidaklah tepat karena masih ada sumber dana lain yang dinilai belum mendesak untuk dimanfaatkan.
"Dana pendidikan sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan UUD NRI tahun 1945," kata Irwan kepada TeropongSenayan, Rabu (1/4/2020).
Politisi Demokrat ini mengungkapkan, sejatinya ada sumber dana lain yang sama sekali tidak disentuh oleh pemerintah dalam kebijakan penanggulangan Covid-19. Dari total stimulus sebesar Rp405,1 triliun yang gelontorkan pemerintah untuk penanganan corona, kata Irwan, tidak ada dana yang bersumber dari anggaran Infrastruktur dan Transportasi.
Padahal, lanjut dia, anggaran Infrastruktur dan Transportasi ini bisa menjadi solusi dibanding utang atau menggunakan dana abadi pendidikan. Caranya ialah dengan merealokasi Anggaran. Semua fraksi di DPR, ungkap Irwan, telah sepakat untuk mendukung realokasi anggaran ini.
"Total Anggaran Infrastruktur dan Transportasi pada APBN 2020 berjumlah 423,3 Trilyun. Dengan komposisi 191,2 T belanja pusat, 200,3 T transfer ke daerah dan 31,8 T melalui pembiayaan. Tentu tidak semuanya bisa direalokasi tetapi yang belum lelang atau penghematan dari lelang segera bisa direalokasi semuanya," jelas Irwan.
Untuk itu, Irwan meminta agar realokasi anggaran infrastruktur benar-benar dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang kini tengah dalam kesusahan. Selain itu juga, kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial masyarakat yang berbasis pada program-program pro rakyat harus mendapat jaminan dari pemerintah.
Adapun program-program pro rakyat yang harus dibiayai dari realokasi anggaran infrastruktur, kata Irwan, adalah Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), serta subsidi beras untuk masyarakat miskin (Raskin). Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan program kompensasi pembatasan sosial dan bersifat sementara.
"Sehingga dengan beberapa pertimbangan diatas maka saya meminta agar Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan ini direvisi dengan memasukkan realokasi anggaran infrastruktur sebagai sumber modal tambahan belanja dengan fokus pembiayaan program-program pro rakyat," ujarnya.
Selain itu, legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini juga menyinggung tentang pinjaman pemerintah dari Bank Dunia sebesar US$300 juta. Utang negara itu telah disetujui oleh Direktur Eksekutif Bank Dunia pada 23 Maret lalu untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia melaksanakan reformasi pada sektor keuangan guna membantu mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Irwan meminta pemerintah menjelaskan untuk apa dan bagaimana penggunaan dana tersebut
"Ini juga harus bisa dijelaskan pemerintah untuk apa dan masuk kemana karena disetujuinya sebelum ada Perppu," tandasnya. (Allan)
