Oleh Alfin Pulungan pada hari Selasa, 07 Apr 2020 - 14:16:04 WIB
Bagikan Berita ini :

Pakar: Pesiden Harus Copot Menteri Yasonna

tscom_news_photo_1586241159.jpg
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Alasannya, demi mencegah penyebaran virus korona penyebab Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Yasonna menilai keputusan itu setelah mempertimbangkan kondisi Lapas di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas sehingga rawan terhadap penyebaran virus korona. Namun demikian, usulan tersebut hanya bersifat keputusan pribadi Yasonna tanpa ada instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemarin, Jokowi menyatakan tidak akan memilih opsi tersebut.

"Saya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi (narapidana) koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi mengenai PP 99 Tahun 2012 tidak ada revisi untuk ini," kata Jokowi melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (6/4/2020).

Menanggapi hal itu, Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra menilai kebijakan Yasonna seperti melangkahi kapasitasnya sebagai menteri bawahan Jokowi. Pasalnya, Jokowi tak pernah mengusulkan adanya pembebasan napi setelah wabah merebak, namun Yasonna berinisiatif mengambil langkah itu tanpa adanya perintah.

"Karenanya Presiden Jokowi harus tegas untuk mengingatkan menterinya untuk tidak mengambil jalan kebijakan sendiri-sendiri seperti itu. Ini demi kepentingan dan kelancaran roda Pemerintahan," kata Azmi saat dihubungi, Selasa(7/4/2020).


TEROPONG JUGA:

>Rencana Pembebasan Napi Koruptor Oleh Yasonna ditentang KPK


Azmi menjelaskan, menteri yang ditunjuk Presiden harus menyadari posisi dia sebagai bawahan Presiden. Mengambil kebijakan atas inisiatif sendiri tanpa persetujuan Presiden tentu dapat membuat kegaduhan ditengah masyarakat. Akibatnya, hal itu berdampak pada kinerja dan kewibawaan Presiden.

"Karena kebijakan Menteri yang membuat gaduh ini juga ikut membuat masyarakat menyoroti hal tersebut, jadi buang-buang energi, tidak efektif," ujarnya.

Menurut Azmi, langkah Yasonna itu bisa saja terulang kembali mengingat ada teguran dari Presiden atas usulan kebijakannya tersebut. Sebab itu, Azmi mengatakan, Yasonna sebaiknya mundur sebagai Menteri bila tak mampu mengikuti komando pimpinannya sendiri.

"Jika Perlu ambil langkah tegas, Presiden layak untuk copot Menteri Hukum dan Ham (Yasonna Laoly) yang mengeluarkan wacana kebijakan sendiri dan terkesan jalan sendiri, tidak satu komando dengan Presiden," kata Azmi.

"Karena akan kurang pas terlihat kalau ada anggapan Presiden dikoreksi Menteri, sehingga Presiden harus tunjukkan dan ambil fungsi dan kedudukan tongkat komando tertinggi dan kewibawaan pemerintahan," pungkasnya.


TEROPONG JUGA:

>Yasonna Tegaskan Usulan Pembebasan Napi Korupsi Butuh Persetujuan Presiden


tag: #menkumham-yasonna-laoly  #jokowi  #azmi-syahputra  #hukum  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: I Nyoman Parta
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Adies Kadir
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ali Wongso Sinaga
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Lainnya
Berita

Daya Beli Masyarakat Masih Lemah, Legislator Demokrat Ini Sebut Kenaikan PPN Tidak Relevan

Oleh Bachtiar
pada hari Sabtu, 15 Mei 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin menilai, rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun depan ...
Berita

Diduga Penumpang Lakukan Swafoto, Perahu Oleng dan Tenggelam, 9 Orang Hilang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Perahu yang ditumpangi sekitar 20 orang wisatawan lokal mengalami kecelakaan dan tenggelam di Waduk Kedung Ombo, Dukuh Bulu Desa Wonoharjo Kecamatan Kemusu, Kabupaten ...