JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kalangan DPR RI mendorong agar pemerintah memberikan porsi lebih besar terkait skema import khususnya gula kepada Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Saya setuju Bulog dikasih peran pemerintah yang lebih besar utamanya terkait persoalan pangan khususnya masalah beras dan gula," kata Abdul Wachid mantan Anggota Komisi VI DPR itu kepada wartawan di Jakarta, Minggu (12/04/2020).

Tak hanya itu, lanjut Wachid yang kini duduk di Komisi VIII itu mengungkapkan, ada sejumlah persoalan lain yang akan dihadapi Bulog jika diberikan porsi lebih besar terkait impor pangan.

Untuk itu, kata dia, pemerintah juga mesti mendukung dan melindungi Bulog dalam bentuk kebijakan lainnya agar peran Bulog terkait import tidak terkendala dan dirong-rong oleh dugaan adanya kekuatan-kekuatan kartel yang ada.

"Bulog ada kelemahan kalau menghadapi Samurai (indikasi mafia). Pertama, persoalan ijin impor pangan di kuasai Samurai. Kedua, finansial yang terbatas juga jaringan (finansial dan jaringan Bulog terbatas). Ketiga, distribusi sampai ke ritel," ungkapnya.

Menurutnya, hal tersebut diatas yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah kalau mau serius menangani masalah pangan dan menghilangkan mafia pangan.

"Kalau tiga hal tersebut diatas tidak bisa dipenuhi jangan berharap Negara ini akan bisa menangani kestabilan harga pangan," tegasnya.

"Pemerintah kurang ada perhatian terhadap Bulog dalam mengatasi masalah pangan ini sudah lama, sejak pasca Reformasi 1998," sambungnya.

Dikatakannya, meskipun Bulog sekarang melaksanakan operasi pasar berkali-kali tidak ada pengaruh yang signifikan.

"Dan operasi pasar ibaratnya hujan di musim kemarau. Sebentar lagi harga naik kembali," tandasnya.

Menurutnya, kebijakan Pemerintah terkait masalah pangan yang kena dampak tidak hanya konsumen, para Petani juga kena dampaknya yang lebih parah lagi.

"Pertama, hasil panen petani tidak mendapatkan harga yang baik, kecenderungan harga yang tidak stabil bahkan kadang dibawah BPP (Biaya pokok produksi). Kedua, pasca panen petani juga sebagai konsumen, para petani belanja di pasar harga sudah melambung tinggi," ungkapnya.

"Inilah kalau Pemerintah tidak mampu mengatasi masalah pangan, akibatnya rakyat yang menjadi korban. Hanya kelompok tertentu yang menikmati keuntungan yang lebih besar," pungkasnya.