Oleh Bachtiar pada hari Minggu, 12 Apr 2020 - 22:39:22 WIB
Bagikan Berita ini :

Kasus Gagal Bayar KSP Indosurya, Hergun: Pengawasan OJK Lemah

tscom_news_photo_1586705962.jpg
Heri Gunawan Anggota Komisi XI DPR Peraih Award Teropong Parlemen Award (TPA) Kategori Tokoh Peduli Daerah Tahun 2020 (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai, kasus gagal bayar dan dugaan penggelapan dana nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta (KSP-ISP) yang terjadi saat ini tidak terlepas dari lemahnya sisi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kasus ini, menurutnya, perlu perhatian serius mengingat jumlah dana nasabah yang dihimpun KSP ISP mencapai lebih dari Rp10 triliun, dan berasal dari belasan ribu nasabahnya dari seluruh tanah air.

Jika mengacu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), kata Hergun sapaan Heri Gunawan, seharusnya KSP masuk dalam ranahnya LKM.

Meskipun mekanisme atau sistem pengawasan dan pembinaannya juga melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM.

"Dalam UU LKM seingat saya, di Pasal 28 menyatakan bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK. Pengawasan tentang LKM ini beberapa kali pernah disuarakan ketika rapat komisi XI dengan OJK periode lalu. tetapi OJK bilang sifatnya masih opsional belum memaksa," ungkap eks Wakil Ketua Komisi VI DPR itu kepada wartawan, Minggu (12/4/2020).

Dijelaskannya, didalam UU LKM itu OJK pun bisa mendelegasikan tugas-tugasnya kepada Kemenkop UKM atau dinas.

Tetapi the ultimate supervisory bodynya tetaplah berada di lembaga yang kini dipimpin Wimboh Santoso.

Apalagi LKM dengan dana pihak ketiga atau nasabah sebesar itu. Mencapai triliunan rupiah. Seharusnya, pengawasannya tetap dilakukan langsung oleh OJK.

"Bisa didelegasikan memang, tetapi ruh dan yang buat aturannya harusnya tetap OJK. Misalnya, LKP/KSP yang aset atau simpanannya sekian miliar harus langsung diawasi OJK," tegas Legislator dari dapil Jabar IV itu.

Kalaupun ada pendelegasian tugas, kata ketua DPP Gerindra ini, seharusnya pengaturan klasifikasinya juga diatur OJK, mana saja yang bisa diawasi pemda, Kemenkop UKM dan atau OJK sendiri.

"Kalau diserahkan semua ke pemda atau Kemenkop UKM bahaya. Dana publik harus dilindungi. Saya pernah menerima pengaduan serupa, OJK malah berkilah bukan menjadi kewenangannya. Sementara pemda juga tidak memiliki instrumen yang memadai untuk penindakan," tandas Anggota Baleg DPR.

Secara khusus, Hergun mempertanyakan penjelasan OJK melalui Juru Bicaranya Sekar Putih Djarot dalam siaran persnya, Minggu (12/4), yang menyatakan bahwa lembaganya tidak mengawasi KSP Indosurya Cipta. Penegasan tersebut menjawab pemberitaan yang mengaitkan OJK dengan permasalahan yang terjadi di KSP tersebut.

Djarot menyatakan bahwa sesuai dengan UU OJK Nomor 21 Tahun 2011 dan memperhatikan UU LKM dan UU Koperasi, maka OJK tidak memberikan izin dan mengawasi KSP Indosurya.

Hal itu menurut Hergun, harus diperjelas. Sebab, jika mengacu ketentuan umum Pasal 1 UU LKM, KSP ISP bisa dikategorikan sebagai LKM karena menghimpun dana masyarakat, dalam dalam bentuk koperasi simpan pinjam.

Kemudian Pasal 9 yang mengatur perizinan, Ayat 1 berbunyi; Sebelum melakukan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal pembinaan, pengaturan dan pengawasan, kata Hergun, juga secara eksplisit diatur dalam Pasal 28 ayat 1 sampai ayat 5.

Di sana jelas bahwa OJK tidak bisa lepas tangan dalam mengatur dan mengawasi LKM meskipun ada pendelegasian tugas ke pemda maupun pihak ketiga.

"Fungsi OJK itu mengatur, mengawasi dan melindungi. Di mana fungsinya? Setelah kejadian kok malah terkesan cuci tangan. Ini duit Rp10 T bukan uang sedikit, masa tidak terawasi dan terlindungi? Jangan-jangan ada oknum OJK yang terlibat? Itulah kalau OJK hidup dari pungutan industri," sindirnya.

Oleh karena itu, terkait persoalan ini dia juga mendukung pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang sebelumnya mendesak agar kepolisian segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan penggelapan dana nasabah di KSP Indosurya Cipta.

"Hal ini penting untuk mengantisipasi agar nasabah jangan sampai kehilangan dananya," tutup Heri.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Dirgahayu Indonesia 17 Agustus 1945 - 2022
advertisement
Ir.H. Achmad Hafisz Tohir - HUT RI ke 77
advertisement
Selamat HUT RI ke77 - Ahmad Najib
advertisement
Selamat HUT RI ke 77-Mohamad Hekal
advertisement
Selamat HUT RI ke77 - Ahmad Najib
advertisement