JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono angkat suara terkait beredarnya hasil survei yang menunjukkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan unggul dalam menangani kasus virus Corona di Jakarta.

Menurutnya, Langkah anies dalam mengambil keputusan kerap berbenturan dengan pemerintah pusat.

"Saya tidak mau mempersoalkan itu, anggaplah itu suatu kebenaran, tetapi bagi kami Fraksi PDIP adalah bagaimana gerak dan derap langkah Pak Anies menangani COVID-19 ini di Jakarta relatif, ya, selalu bertubrukan dengan kebijakan pemerintah pusat. Itu yang selalu kami lihat," kata Gembong Warsono kepada wartawan, Senin (28/4/2020).

Menurut Gembong, harusnya Anies menjadi representasi pemerintah pusat di Jakarta. Namun, kenyataan di lapangan berbeda.

"Bagaimana pun juga, perlu dicatat bahwa gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah, kan gitu. Dengan wakil pemerintah pusat di daerah secara otomatis kebijakannya harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat," ujar Gembong.

Gembong mencontohkan berbenturannya langkah Anies dengan pemerintah pusat. Dia menyinggung soal lockdown dan efek kejut yang sempat diutarakan oleh Anies.

"Misalkan contohnya, Pak Anies menggadang-gadang Jakarta mau diterapkan dengan lockdown, kan gitu, sementara pemerintah pusat tak menghendaki lockdowm tetapi punya kebijakan lain yang akhirnya disepakati PSBB itu, itu yang pertama," ucap Gembong.

Yang kedua, soal dulu yang diistilahkan misalkan Pak Anies membuat efek kejut, kan gitu loh, yang pengurangan transportasi massal itu, yang membuat antrean warga Jakarta berpanjang-panjang saat itu. Jadi banyaklah kebijakan-kebijakan yang selalu bertentangan dengan pemerintah pusat," sambungnya.

Menurut Gembong, Anies sedang menjalankan programnya terlepas dari program yang lain. Gembong juga mengkritik Anies yang terlalu rajin menggelar jumpa pers di masa wabah Corona ini.

"Kenapa ini terjadi? Pak Anies kan punya agenda tersendiri. Jadi saya tidak mau memperdebatkan hasil surveinya cuma saya ingin menunjukkan kepada publik bahwa apa sih yang dikerjan oleh Pak Anies, gitu loh, yang dikerjakan dari hari ke hari selalu membuat press release-press release (jumpa pers -red), tetapi tidak melihat secara langsung apa kondisi yang terjadi masyarakat kelas bawah," imbuhnya.

Diketahui Median melakukan survei soal penanganan COVID-19 yang diterapkan terhadap masing-masing kepala daerah. Hasil surveinya menunjukkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menempati posisi teratas.

Di situ, menurut survie, 21,1% publik menganggap Anies paling tepat dalam mengambil kebijakan untuk mencegah penularan COVID. Kemudian disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (9,6%), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (8,9 persen), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa(8%), dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini(3,7%)