JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Politisi (Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suryadi Jaya Purnama mengkritik rencana untuk pemindahan ibu kota negara berjalan kacau dan tak perlu dilanjutkan.

Hal tersebut, diperkuat dengan tidak kompaknya pernyataan berbeda dari kedua Menteri Jokowi yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) BasukiHadimulyono.

Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengklaim bahwa selain anggaran infrastruktur dasar proyek ibu kota baru, Kementerian PUPR mengalihkan alokasi belanja modal ke biaya untuk menyiapkan rumah sakit.

Pernyataan berbeda dilontarkan justru dilontarkan Basuki Hadimuljono, ia menyebut tidak ada satu pun kegiatan dalam anggaran infrastruktur untuk ibu kota negara (IKN) pada tahun 2020. Ini karena pemindahan IKN belum ada payung hukum, sehingga belum ada pengalokasian anggaran.

“Jangan sampai bencana ini dijadikan obyek pencitraan oleh pemerintah, dengan seolah-olah memperlihatkan keberpihakan pada rakyat dengan mengalihkan anggaran proyek mewah tersebut padahal sebenarnya anggaran itu sendiri tidak pernah ada,” cetus Suryadi melalui pertanyaan tertulisnya, Senin (27/04/2020).

Suryadi juga mengatakan kalau silang pendapat yang terjadi di Menteri Jokowi menunjukan ketidaksiapan pemerintah untuk rencana memindahkan ibukota negara.

Untuk itu, Anggota Komisi V DPR RI tersebut meminta pemerintah untuk membatalkan rencana pemindahan IKN dan fokus pada penanganan wabah virus corona.

Pasalnya, sebelum merebaknya wabah virus corona rencana pemindahan Ibukota negara memancing banyak sekali kontroversi di publik.

“Di saat kondisi normal saja, sebelum terjadinya wabah, pemindahan IKN menuai banyak kontroversi karena dianggap tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, total anggaran pemindahan IKN diperkirakan sebesar Rp466 triliun, sekitar Rp 96 triliun akan menggunakan APBN yang dibagi dalam beberapa tahap mulai dari 2021 hingga 2024.