JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali mengatakan pelatihan daring kartu pra kerja harus segera dihentikan.

Pasalnya, selain telah mendapatkan banyak gugatan dari publik, pelatihan daring kartu pra kerja tersebut juga berpotensi terjadinya penyelewengan.

“Oleh karena itu DPP Partai NasDem mendesak agar fasilitas pelatihan daring dari delapan penyedia layanan tersebut dihentikan,” kata Ali dalam keteranganya, Jumat (01/05/2020).

Ali mengungkapkan pelaksanaan program kartu pra kerja untuk pelatihan kartu pra kerja dengan dana Rp 5,6 Triliun tersebut terlalu besar dan telah menciptakan kegaduhan di publik.

Selain menyebabkan kegaduhan, yang perlu menjadi perhatian adalah program pelatihan yang diberikan oleh kartu tersebut selama masa pandemi COVID-19.

“Ada yang dipandang tidak pas dan tidak patut dalam implementasinya. Dana Rp5,6 triliun rupiah dipandang terlalu besar untuk program pelatihan daring yang ditawarkan bagi 5,6 juta peserta,” ungkapnya.

Ketua Fraksi Nasdem DPR itu menegaskan kalau ditengah pandemi Corona lebih baik pemerinrah fokus kepada bantuan langsung kepada masyarakat.

Selain itu bila dana tersebut dialihkan ke bantuan langsung dapat menambah jumlah target penerima bantuan, dari 5,6 juta menjadi 8 juta penerima bantuan.

“Walhasil, sebuah program yang baik dengan tujuan yang baik pula malah menjadi kesia-siaan. Program ini bahkan dipandang hanya akan menjadi ajang bancakan sejumlah pihak penyedia layanan (provider). Ini artinya ada problem agensi dalam proses pelaksanaan program Kartu Prakerja ini,” tegasnya.

Meski begitu, Politisi asal Sulawesi Tengah tersebut menilai program kartu pra kerja harus didukung untuk menjamin kehidupan masyarakat ditengah merebaknya wabah virus Corona.

“Keberadaannya telah menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap terjaminnya hak hidup warganya di masa pandemi," pungkasnya.