JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta KPK menyelidiki dugaan korupsi di balik program Kartu Prakerja yang menggandeng delapan mitra platform digital.
"Saya meminta KPK sudah memulai melakukan proses penyelidikan atau setidaknya pengumpulan bahan/keterangan," kata Boyamin dalam rilis pers, Senin (4/5/2020).
Boyamin mengaku, telah menyampaikan permintaannya itu kepada Tim Analis Pengaduan Masyarakat KPK saat ia menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Senin tadi siang.
Menurut Boyamin, KPK sudah bisa melakukan penyelidikan karena telah ada pembayaran secara lunas program pelatihan peserta kartu prakerja gelombang I dan gelombang II.
"Artinya jika ada dugaan korupsi, misalnya dugaan mark up, maka KPK sudah bisa memulai penyelidikan atau setidak-tidaknya memulai pengumpulan bahan dan keterangan," ujar Boyamin.
Boyamin menduga, penunjukan delapan mitra kerjasama pelatihan Kartu Prakerja tidak melalui lelang serta tidak memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis.
"Penunjukan 8 mitra kerjasama pelatihan kartu prakerja diduga tidak melalui beauty contest, tidak memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis karena sebelumnya tidak diumumkan syarat-syarat untuk menjadi mitra, sehingga penunjukan 8 mitra juga diduga melanggar ketentuan dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat atau monopoli," ucapnya.
Ia juga menyampaikan untuk harga pelatihan masing-masing 8 mitra dengan kisaran antara Rp.200.000,- hingga Rp. 1.000.000,- diduga terlalu mahal apabila didasarkan ongkos produksi materi bahan pelatihan dan apabila dibandingkan dengan gaji guru atau dosen dalam melakukan proses belajar mengajar di kelas tatap muka.
"Juga lebih mahal lagi jika dibandingkan dengan pelatihan yang tersedia di youtube atau browsing gogle yang prakteknya gratis dan hanya butuh kuota internet, mestinya 8 mitra sudah mendapat untung dari sharing kuota internet," kata Boyamin
"Terkait dugaan mark up, Saya tetap menyodorkan argumen mendasarkan pendapat Peneliti Indef Nailul Huda yang menyebut, 8 platform digital yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan pelatihan kartu prakerja berpotensi meraup untung sebesar Rp 3,7 triliun," tambahnya.
Dengan pendapat ini, dirinya memberikan argumen bahwa keuntungan 8 mitra diduga sebesar 66% dari jumlah uang yang diterima mitra dari masing-masing biaya pelatihan kartu prakerja. BPK atau BPKP memberikan batasan keuntungan 20% sehingga terdapat dugaan pemahalan harga sekitar 46%.
Meskipun demikian perkiraan keuntungan ini masih perlu dihitung secara cermat masing-masing mitra dikarenakan terdapat mitra yang memberikan diskon biaya pelatihan.
Sementara, berkaitan dengan sumber dana dan manfaat pelatihan, Bonyamin memberikan masukan untuk dilakukan kerjasama dengan lembaga kampus bidang IT dan platform digital.
"Terhadap masukan materi yang saya sampaikan diatas, pihak KPK akan menindaklanjuti sesuai kewenangan berdasar ketentuan yang berlaku, yang tentunya jika ditemukan indikasi, bukti dan unsur korupsi akan diproses sebagaimana mestinya dan jika tidak ditemukan maka akan dihentikan," ucapnya.
