Oleh Tommy pada hari Selasa, 05 Mei 2020 - 03:55:47 WIB
Bagikan Berita ini :

ICW Nilai Kartu Prakerja Rawan Korupsi

tscom_news_photo_1588625747.jpg
kartu Prakerja (Sumber foto : istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai Program Kartu Prakerjarawan korupsi.Pasalnya, Pemerintah tidak mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa bagi delapan platform digital yang menjalankannya.

"Delapan platform digital yang diberikan mandat oleh pemerintah ini nyatanya tidak melalui mekanisme atau prosedur terkait dengan pengadaan barang dan jasa," kata peneliti ICW Wanna Alamsyah, dalam diskusi daring, Senin (4/5).

Seharusnya, proses penunjukan platform mitra prakerja menggunakan mekanisme Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. "Akibatnya ada semacam konflik kepentingan," kata Wanna.

Menurut Wanna, potensi korupsi di sektor perencanaan seperti itu kerap terjadi.Karena itu, ICW mendesak pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Prgram Prakerja tersebut.

"Proses legislasi tidak dilakukan secara tertib. Ini yang menjadi persoalan. Kalau kita berkaca dari sejumlah aturan, ini kan memang diberi kelonggaran karena adanya pandemi, jadi seluruh kementrian atau pemda itu diberikan fleksibilitas utuk menggelontorkan sejumlah uang," kata dia.

Program Kartu Prakerja juga dinilai tidak efektif sebagai bantuan program bantuan sosial. Hal ini lantaran, pemberi kerja tidak memberi atensi kepada warga yang sedang mencari kerja.

"Prakerja ini rasanya sia-sia karena tidak ada wadah atau pemberi kerja karena situasinya sekarang sedang kerja di rumah," kata dia.

tag: #icw  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...