Oleh Alfin Pulungan pada hari Kamis, 14 Mei 2020 - 11:10:27 WIB
Bagikan Berita ini :

Berharap Perpres Penurunan, Justru Kenaikan yang Datang

tscom_news_photo_1589416458.jpg
Ilustrasi Perpres kenaikan iuran BPJS (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Aggota Komisi kesehatan (komisi IX) DPR, Obon Tabroni, mengaku heran dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang baru saja kembali normal itu. Pasalnya, seiring dengan pembatalan sebagian isiPerpres 75/2019 oleh Mahkamah Agung, maka langkah Presiden Jokowi semestinya menerbitkan Perpres yang mengacu pada keputusan MA tersebut.

Akan tetapi, Perpres No 64 tahun 2020 yang baru muncul itu justru putar arah dengan menaikkan kembali iuran BPJS kesehatan. Lantas Obon menilai hal itu tidak lah tepat. Apalagikenaikan tersebut dilakukan di saat beban masyarakat semakin berat akibat pandemi.

"Saat ini sedang krisis. Banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Kok tegas-teganya Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan," kata Obon dalam keterangannya, kemarin (13/5).


TEROPONG JUGA:

>Kado Pahit itu Bernama BPJS


Politikus Gerindra ini memandang Perpes itu hanya akan mengulangi kembali nasibnya, yakni digugat oleh masyarakat. Ia pun menilai pemerintah seperti memainkan perasaan masyarakat. Beberapa waktu lalu napas masyarakat sempat lega karena iuran kesehatannya tidak jadi naik. Tapi kini mereka harus kembali gelisah dengan Perpres baru.

Di media sosial, warganet menyebut kabar kenaikan iuran BPJS ini sebagai "prank" dari Presiden Jokowi. Ada lagi pihak yang menyatakan ini adalah kado pahit lebaran untuk rakyat. Masyarakat dipaksa "menelan pil pahit" meski keadaan mereka saat ini sedang sulit.

"Kesehatan adalah hak rakyat. Seharusnya akses masyarakat untuk mendapat jaminan kesehatan dipermudah. Bukannya dipersulit dengan membalikkan iuran seperti ini," ujar Obon.

Meski kenaikan premi BPJS baru akan dilakukan pada Juli mendatang, namun bukan jaminan pandemi akan berakhir. Ekonomi Indonesia sendiri diprediksi baru akan pulih di 2021. Di tahun itu pula, iuran BPJS bagi masyarakat yang berada pada kelas 3 akan dinaikkan.

"Hal ini akan memberi contoh buruk. Bisa saja nantinya masyarakat tidak lagi menghargai putusan lembaga yudikatif yang seharusnya ditaati semua pihak, tanpa pandang bulu," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan untuk menjaga keberlangsungan operasional jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

“BPJS sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan, ini untuk menjaga keberlanjtuan BPJS Kesehatan,” kata Airlangga seusai rapat terbatas melalui telekonferensi dengan Presiden Joko Widodo, kemarin (13/5).

Meskipun naik, kata Airlangga, BPJS Kesehatan tetap mendapatkan subsidi pemerintah. Menurutnya, dua sumber pendanaan ini diperlukan untuk menjamin keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat.

tag: #bpjs-kesehatan  #perpres-jokowi  #obon-tabroni  #komisi-ix  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Lainnya
Berita

Sikapi Penolakan Permenperin 03/2021, Anggota Komisi VI: Tak Perlu Didengar Karena Gak Substantif

Oleh Bachtiar
pada hari Selasa, 15 Jun 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VI DPR RI, Mukhtarudin menilai, reaksi sejumlah pihak yang menolak keberadaan Permenperin 3/2021 tak lebih sebagai ekspresi kekecewaan dari pihak-pihak ...
Berita

Tanggapi Pihak yang Menolak Permenperin 3/2021, DPD APTRI: Justru Permenperin Itu Memperkuat Industri Gula Tanah Air

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Menyikapi adanya suara-suara penolakan terkait keberadaan Permenperin 03/2021 Tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula ...