Oleh Alfin Pulungan pada hari Selasa, 19 Mei 2020 - 11:35:34 WIB
Bagikan Berita ini :

Jokowi Perintahkan Kementerian Perbaiki Data Penerima Bansos, PKS: Selama ini Ke Mana Saja?

tscom_news_photo_1589862655.jpg
Presiden Joko Widodo (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya di Kementerian Sosial dan Kementerian Desa terkait untuk segera melakukan sinkronisasi atau perbaikan data penerima bantuan sosial tunai dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang dimiliki pemerintah pusat hingga data yang terdapat pada tingkat RT/RW.

Jokowi berujar,bahwa pelaksanaan sinkronisasi data penerima bansos ini harus dilakukan transparan agar seluruh pihak dapat ikut mengawasi.“Dengan begitu masyarakat yang menunggu bantuan itu benar-benar bisa segera mendapatkan,” kata Jokowi dalam rapat terbatas via telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (19/5).

Dalam rapat bertema “Penyederhanaan Prosedur Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa” itu, Jokowi mengungkapkan salah satu kendala lain mengapa bansos sering bermasalah adalah prosedur penyaluran yang berbelit-belit.

Padahal, kata dia, di tengah pandemi saat ini masyarakat amat membutuhkan segera penyaluran bansos. Sebab itu, Jokowi meminta jajarannya untuk mempercepat penyaluran seluruh bansos tunai dan BLT dari Dana Desa.

Hak yang sama juga ia minta kepada pemerintah daerah, agar dalam penyaluran bansos dilakukan secara sederhana. "Situasinya adalah situasi yang tidak normal yang bersifat extraordinary (luar biasa). Sekali lagi ini butuh kecepatan," ucapnya.


TEROPONG JUGA:

> Silang Sengkarut Data Penerima Bansos; yang Kaya Cair, yang Miskin Getir

> Bansos Salah Sasaran, Siapa Salah?


Anggota Komisi Sosial (Komisi VIII) DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bukhori Yusuf menyayangkan langkah pemerintah yang baru kali ini bergerak memperbaiki data penerima bansos. Padahal, karut marut data penerima manfaat bagi mereka yang terdampak pagebluk sudah sejak lama terjadi.

Di Jabodetabek sendiri, diketahui data bansos begitu liar. Bahkan ada warga yang tergolong mampu dan memiliki mobil namun menjadi target penerima bantuan dari pemerintah. Akibat sengkarut data, penyaluran bansos pun hanya bersifat parsial dan cenderung tidak tepat sasaran.

"Ini menunjukkan pemerintah memang galau, jadi selama ini ke mana? Saya berpendapat bahwa Presiden sering melakukan banyak hal yang spektakuler tetapi tidak dihitung segala sisinya dengan baik," kata Bukhori saat dihubungi, Selasa (19/5).

tag: #bansos  #jokowi  #kementerian-sosial  #pks  #bukhori-yusuf  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Aksi Damai GPKR di Gedung Mahkamah Konstitusi untuk Menegakkan Kedaulatan Rakyat

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dengan semangat perjuangan tanpa titik kembali, hari ini Kamis 28 Maret 2024, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) akan kembali menggelar aksi damai bertempat di ...
Berita

KPK Diminta Jelaskan Alasan Periksa Shanty Alda di Kasus Dugaan Korupsi Abdul Gani Kasuba

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo mengatakan Penyidik KPK harus transparan dalam menangani perkara dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Maluku Utara nonaktif, Abdul Gani ...