Oleh Givary Apriman pada hari Jumat, 22 Mei 2020 - 17:31:45 WIB
Bagikan Berita ini :

Pengamat : Rezim Jokowi Kerap Menjadikan MK Sebagai Kepentingan Kebijakan Eksekutif

tscom_news_photo_1590143423.jpg
Gde Siriana (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat Ilmu pemerintahan Gde Siriana menyebut kalau pemerintahan Jokowi kerap mengandalkan MK sebagai benteng pertahanan kebijakan.

"Suatu kanalisasi yang berfungsi sebagai Safety Valve (katup penyelamat) di mana ketidaksetujuan rakyat diarahkan pada mekanisme Judicial Riview," ucap Gde melalui keterangannya, Jumat (22/05/2020).

Gde mengatakan kalau protes masyarakat kepada kebijakan Pemerintahan Jokowi akhir akhir ini kerap disampaikan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Meski begitu, Gde yang dikenal sebagai Aktivis ini menyatakan kalau protes masyarakat tetap tidak merubah putusan eksekutif tanpa hambatan.

"Misalnya UU Omnibus Law Cipta Kerja, Perppu Covid19 tahun 2020, program Kartu Pra Kerja, kenaikan iuran BPJS, RUU Minerba dll. Meski masyarakat sudah menyuarakan protesnya melalui DPR tapi tetap saja keputusan eksekutif berjalan mulus tanpa hambatan," katanya.

Gde menuturkan kalau kebijakan telah diputuskan dengan proses politik yang terbuka lebar karena DPR dan Masyarakat telah duduk bersama.

Namun, menurutnya proses politik yang berlangsung hanya sekedar formalitas saja tanpa melihat kebutuhan masalah untuk kepentingan nasional.

"Sepertinya proses politik yang terjadi hanya formal prosedural saja tanpa terlihat adanya political will pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang tepat sesuai kebutuhan masalah, kepentingan nasional diutamakan dan penggunaan anggaran secara efisien dan rasional," tuturnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) tersebut memaparkan kalau mayoritas partai di parlemen merupakan pendukung pemerintah.

Menurutnya, itu berarti kalau kondisi parlemen di Indonesia sudah terjadi Grand Coallitions yang mayoritas mendukung pemerintahan yang diusung.

"Dapat dipahami bilamana di parlemen telah terjadi Grand Coallitions, maka mayoritas partai di parlemen akan mendukung pemerintahan yang Presidennya diusung oleh Grand Coallition," paparnya.

Gde menilai kalau Indonesia menggunakan sistem Presidential Threshold tetapi secara umum kalau sistem yang dianut Indonesia seperti sistem parlementer.

"Meskipun Indonesia tidak menerapkan sistem parlementer, kenyataannya menggunakan Presidential Threshold seperti yang umum dianut dalam sistem parlementer," pungkasnya.

tag: #dpr  #mahkamah-konstitusi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Banner Ramadhan Ir. Ali Wongso Sinaga
advertisement
Banner Ramadhan H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Dompet Dhuafa: Sedekah Yatim
advertisement
Banner Ramadhan Mohamad Hekal, MBA
advertisement
Banner Ramadhan Sartono Hutomo, SE, MM
advertisement
Dompet Dhuafa: Parsel Ramadan
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Lainnya
Berita

Tak Sesuai Dengan Beberapa UU, TB Hasanuddin Desak Pemerintah Cabut PP 57/2021 Tentang SNP

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 16 Apr 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mengecam terbitnya Pemerintah (PP) No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam PP ini ...
Berita

Larangan Mudik, Doni Monardo: Jangan Ada Yang Keberatan Agar Tidak Menyesal

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo tak hentinya mengingatkan kembali ...