JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Keputusan pemerintah untuk tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini akan merugikan perusahaan travel. Sebanyak 350 perusahaan travel haji dan umrah terdampak keputusan pemerintah tersebut. "Ada sekitar 350 travel haji dan umrah yang terdampak. Travel-travel ini biasanya memberangkatkan haji khusus, untuk haji reguler diberangkatkan oleh pemerintah," kata Ketua Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (Sathu), Fuad H Mansyur, Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Dia menambahkan nilai perputaran uang pada haji khusus tersebut sekitar 200 hingga 300 juta dolar AS. Dengan keputusan pemerintah ini,
travel haji dan umrah berpotensi merugi karena mereka sudah bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Arab Saudi dalam jangka waktu hingga 10 tahun.

Dia meminta pemerintah dan asosiasi travel bertemu dan membahas pembatalan pemberangkatan jamaah haji dan dampak yang ditimbulkan. "Perusahaan juga sudah terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini, karena sejak 27 Februari pemberangkatan umrah juga ditangguhkan," katanya.

DPR Kecewa

Komisi VIII DPR berencana untuk menggelar rapat kerja bersama Menteri Agama dengan agenda pembahasan keputusan pembatalan haji pada Kamis 4 Juni 2020 pukul 10.00 WIB. Sementara itu, anggota DPR Yandri Susanto menyesalkan keputusan Menteri Agama Fachrul Razi yang mengumumkan penundaan keberangkatan calon haji Indonesia tahun 2020 tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihaknya.

Ia juga menyebut Fachrul Razi terlalu tergesa-gesa hingga mengeluarkan pembatalan pelaksanaan haji 2020 sehingga telah melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Terlebih menurut Yandri pihak Arab Saudi yang belum melaporkan keputusan nasib pelaksanaan haji 2020 bisa berpotensi merugikan calon haji Indonesia.