JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pengamat komunikasi politik Arif Susanto menilai keputusan pemerintah, DPR bersama KPU untuk tetapngototmenyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember 2020 cukup ceroboh dan tanpa perhitungan matang. Kecerobohan semacam itu berpeluang menghasilkan inefisiensi, bahkan dapat mengorbankan kualitas demokrasi.

"Keputusan yang sangat berisiko," kata Arif di Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Ada empat alasan mengapa Pilkada 9 Desember terlalu berisiko. Pertama, kata ia, belum ada protokol jelas tentang penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi. Penyusunan protokol serupa membutuhkan dua pertimbangan penting.

Kedua, terdapat risiko kesehatan yang sulit diantisipasi, kendati Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 merestui Pilkada 2020. Tahapan seperti penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi berpotensi menarik perhatian dan memicu pengumpulan massa. Selain risiko keamanan, risiko kesehatan dapat meningkatkan potensi kerawanan.

Ketiga, Pilkada 2020 berpotensi menjadi yang termahal sekaligus inefisien. Hal ini terutama karena KPU mengajukan tambahan anggaran Rp 535,981 miliar untuk alat pelindung diri (APD). Sementara mereka tidak bisa menjamin pilkada akan bebas risiko kesehatan. Perubahan APBN juga membutuhkan waktu pembahasan. Artinya, pemaksaan ini berdampak inefisiensi waktu dan uang.

Keempat, dalam kondisi serba darurat, hampir seluruh tahapan pilkada tidak dapat dilaksanakan secara optimal sehingga dapat menurunkan kualitas pilkada. Ketika kontrol dan pengawasan sulit dijalankan, penyelenggara pilkada menjadi permisif terhadap pelanggaran. Begitu pula dengan tingkat partisipasi yang terbatas, legitimasi hasil pilkada layak untuk dipertanyakan inklusinya.

"Memaksakan penyelenggaraan Pilkada pada 2020 hanya akan memenuhi hasrat kuasa elite dengan merisikokan kesehatan warga. Selain konyol, hal ini mengesankan bahwa penyelenggara Pilkada berada di bawah tekanan politik untuk memaksakan putusan tersebut," ujar Arif.