Oleh Givary Apriman pada hari Monday, 08 Jun 2020 - 19:45:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Soal Peluang Kesetjenan DPR 'Mainkan' Anggaran DPR, Ini Respon MAKI

tscom_news_photo_1591619233.jpg
Gedung DPR RI (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Saat ini kesetjenan DPR tengah menjadi sorotan karena pekerjaan pengadaan sarana rumah jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) diduga bermasalah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan kalau kesetjenan DPR perlu dipantau oleh KPK terkait penggunaan anggaran.

"Betul, harus dipantau karena anggaran yang dikelola Setjen DPR juga cukup besar," kata Boyamin ketika dihubungi, Senin (08/06/2020).

Boyamin menyebut KPK sangat perlu untuk mengaudit biaya operasional DPR yang dikelola oleh Kesetjenan DPR serinci mungkin.

Pengeluaran seperti biaya makan rapat, akomodasi, kemudian kunjungan kerja DPR keluar kota luar negeri perlu dipantau secara mendalam.

"Harus dipantau dan diaudit biaya-biayamakan rapat, biaya akomodasi kunker DPR keluar kota atau luar negeri misal tiket hotel, bisa saja diduga ada diskon yang tidak dikembalikan ke Kas Negara," ujarnya.

"termasuk juga biaya pemeliharaan gedung dan pembangunan gedung, pengadaan barang dan jasa , dan masih banyak lagi," sambungnya.

Ketika ditanya kemungkinan peluang Kesetjenan DPR memainkan anggaran besar DPR, Boyamin mengatakan yang terpenting semua satuan kerja diawasi.

"Tidak besar juga tidak kecil (peluang "memainkan" anggaran), yang penting semua Satker diawasi utk cegah korupsi dan jika ada korupsi dilakukan penindakan" pungkasnya.

Sebelumnya, muncul dugaan korupsi dalam pengadaan lelang mebeleur dan elektronik untuk rumah jabatan anggota DPR di Kalibata dan Ulujami tahun anggaran 2020 di Setjen DPR RI.

Dugaan tersebut diantaranya diperkuat dengan temuan peserta lelang dengan tawaran tinggi dimenangkan dan mengalahkan penawaran di bawahnya dengan alasan ada kesalahan administrasi.

Selain itu, pada kasus tersebut Kesetjenan DPR diduga juga mengarahkan pengadaan barang memakai produk dari produsen tertentu.

tag: #dpr  #kesetjenan-dpr  #maki  #kpk  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...