JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Sejarah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) mempertanyakan sikap DPR yang terus mendesak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di bahas di tengah pandemi. Sikap DPR yang terburu-buru membahas RUU tersebut menurut SOKSI patut dicurigai sebagai adanya indikasi lain dari yang disuarakan selama ini.

Ketua Umum SOKSI, Ali Wongso Sinaga, mengatakan kecurigaan diperkuat karena penggagas dan perancang RUU tidak memasukkan konsiderans TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor XXV/MPRS /1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme -Leninisme, meskipun sudah banyak kritikan publik.

"Karena itu, ngototnya pemrakarsa RUU HIP menolak memasukkan TAP MPRS XXV itu, mendorong kecurigaan dan pertanyaan ada apa sebenarnya niat mereka dan apa saja isi RUU HIP yang mereka inginkan itu?", katanya dalam keterangan tertulis, Ahad, (14/6/2020).

Kilas Balik sejarah soal Partai Komunis Indonesia(PKI) diungkapkan Ali Rangkaian sebagai pembelajaran yang penting. Menurutnya, sejarah berdarah PKI telah menunjukkan akan bahaya latennya yang harus terus dicegah. Eksisnya PKI seperti di era orde lama membuka tabir keburukannya. Apalagi, pada masa yang sama Pancasila juga diakui sebagai dasar negara.

"Tetapi di sisi lain politik penguasa memaknainya dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri seperti "haluan negara Manipol Usdek" yang diikuti Nasakom (nasionalisme-agama-komunisme) sehingga memberi iklim kondusif bagi bertumbuhnya PKI dengan agenda dan tujuan yang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri," ujar Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar ini.

Ali berharap pemerintah kelak mengkaji total RUU HIP dan tak segan-segan menolaknya jika tidak ternyata terbukti isi peraturan tersebut banyak mudharatnya. Apalagi, lanjut Ali, jika ternyata isinya tidak konsisten dengan Pancasila yang ada didalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945.

Menurut kajian SOKSI, kata Ali, yang mendesak dari Pancasila adalah bagaimana mendorong pendidikan politik Pancasila sebagai upaya pendewasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa. Lebih jauh ia mengungkapkan pembudayaan Pancasila yang riil adalah membawa ideologi Pancasila dari lebih sekadar "pure ideology", tetapi harus memanifestasikannya dalam bentuk "working ideology".

"Artinya, semakin mewarnai ketajaman perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila menuju terwujudnya cita-cita bangsa dalam Pembukaan UUD 1945 itu," katanya.