JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Presiden Joko Widodo belum lama ini menunda pelaksanaan Kartu Pra Kerja yang kontroversial. Ini setelah banyak kritik yang muncul sehubungan dengan anggaran yang digunakan dan pelaksanaannya. Bahkan beberapa kelompok milenial yang berjasa meluncurkan program ini pun mengundurkan diri.
Kartu Pra Kerja sejatinya membantu para warga masyarakat yang tengah mencari kerja. Mereka diberikan pelatihan oleh pemerintah dan ongkosnya ditanggung pemerintah juga. Uniknya, biaya itu tidak diserahkan kepada pekerja, melainkan diberikan kepada lembaga yang memberikan pelatihan.
Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menemukan empat masalah dari kartu tersebut.
Pertama, seperti yang dikatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, terletak pada proses pendaftarannya. Menurut data yang dikompilasi dari Kementeria Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyebutkan ada 1,7 juta pekerja terdampak.
"Namun, faktanya hanya sebagai kecil yang mendaftar secara daring, yaitu hanya 143.000 orang. Sedangkan sebagian besar pendaftar yaitu 9,4 juta pendaftar bukan target yang disasar," ujar Alex melalui konferensi pers daring pada Kamis (18/6/2020).
Kedua anggaran sebesar Rp 30,8 miliar hanya untuk penggunaan fitur face recognition dianggap tidak efisien. "Berlebihan pakai fitur face recognition. Kalau NIK-nya benar, kan langsung keluar semua datanya," ucap Deputi Penindakan KPK Pahala Nainggolan.
KPK mendapati kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun dari delapan itu, lima di antaranya memiliki konflik kepentingan. Misalnya salah satu pemilik platform yang dipercaya melakukan pelatihan ikut dalam perumusan kartu par kerja.
"Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia memiliki konflik kepentingan dengan platform digital," ucap dia.
Kemudian, lanjut Alex, materi pelatihannya tidak memenuhi syarat baik materi dan penyampaian secara daring. Kurasi pelatihannya tidak sesuai dengan kompetensi.
Materi pelatihan juga tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar. Sebanyak 89% dari pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar termasuk di laman prakerja.org.
