Oleh Alfin Pulungan pada hari Senin, 22 Jun 2020 - 12:47:21 WIB
Bagikan Berita ini :

PKS Beberkan Catatan Penting Soal RUU Pancasila

tscom_news_photo_1592804551.jpg
Nggita Fraksi PKS di DPR, Bukhori Yusuf (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak henti-hentinya membeberkan sejumlah masalah dalam isi Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Kendati terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki, PKS masih menaruh harapan agar RUU itu nantinya dapat berjalan sesuai rel konstitusi dan Pancasila itu sendiri.

Dalam keterangan tertulis yang diterima TeropongSenayan, Senin, 22 Juni 2020, Anggota Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyampaikan pandangan resmi fraksinya menyikapi RUU HIP. Menurutnya, ada empat hal yang menjadi catatan krusial PKS mengapa RUU besutan Badan Legislasi DPR itu masih belum bisa diterima oleh masyarakat, khususnya PKS sendiri.

"Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila yang diproklamirkan oleh para pendiri negara, menempatkan nilai Ketuhanan Yang Mahas Esa sebagai prinsip konstitutif maupun regulatif. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun dibidang politik," katanya.

Bukhori mengatakan, catatan pertama yang perlu diperhatikan dalam RUU tersebut adalah kebaharuan hukum yang selama ini belum pernah terpikirkan oleh negara. Munculnya RUU yang mengatur ideologi Pancasila menurut PKS dapat menjadi kompas hidup bangsa Indonesia sesuai yang diharapkan para pendiri bangsa ini.

"Baru kali ini kita bisa menggagas suatu Racangan Undang-Undang yang menjadi Haluan Ideologi Negara melalui implementasi nilai-nilai yang terkandung di dalam butir-butir Pancasila, sebagai suatu pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan arah kebijakan pembangunan nasional dan arah bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.


TEROPONG JUGA:

> RUU HIP Dinilai Mendistorsi Pancasila


Catatan Kedua, Fraksi PKS menilai Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila yang diatur didalam RUU ini, diharapkan dapat membentuk manusia Indonesia yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, karya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan mencintai ilmu pengetahuan, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat menghantarkan Indonesia untuk mencapai cita-cita nasional menjadi bangsa dan negara yang berdaulat.

Bukhori menekankan tentang pentingnya meneguhkan paradigma bangsa Indonesia. Meski masyarakat Indonesia sejak dulu sudah menapaki peradaban dengan kebudayaan, namun hal yang tidak boleh ditampik adalah peran agama sebagai panduan kehidupan.

Catatan Ketiga dari PKS, dan ini sebagai bentuk kritik terhadap RUU HIP adalah soal rencana pembentukan badan atau lembaga setingkat kementerian yang ditujukan menjadi pelaksana Haluan Ideologi Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 ayat (2) RUU HIP.

Menurut PKS, hal tersebut bukanlah suatu solusi yang tepat, sebab disatu sisi negara sudah memiliki Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

"Sehingga sepatutnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila inilah yang seharusnya diperkuat bukan justru membentuk kementrian atau badan baru ditengah semangat efesiensi yang disuarakan oleh Presiden Joko Widodo," jelas Bukhori.

Catatan keempat adalah, Fraksi PKS sangat keberatan dengan tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme kedalam ketentuan "mengingat" dari RUU ini.

"Hal ini menurut kami merupakan suatu kekeliruan yang fatal, sebab ketentuan tersebut masih berlaku dan belum dicabut sampai saat ini," ujarnya.

Menurut Bukhori, Fraksi PKS sudah dua kali memberikan catatan tersebut baik pada draf tanggal 9 April dan draf 22 April kepada pimpinan Badan Legislasi untuk memasukkan ketentuan terkait dalam TAP MPRS kedalam ketentuan mengingat dari RUU Haluan Ideologi Negara. Namun hingga kini ketentuan tersebut tidak masuk kedalam ketentuan mengingat.

"Padahal sejarah telah membuktikan bahwa ada pihak-pihak atau golongan yang ingin mengubah ideologi negara kita menjadi ideologi terlarang, sehingga menurut kami ketentuan tentang TAP MPRS itu selama masih hidup dan dinyatakan berlaku mutlak harus dimasukkan dalam ketentuan mengingat dari RUU Haluan Ideologi Pancasila karena hal ini adalah esensi penting dan ruh dari idelogi negara melalui Ideologi Pancasila," pungkasnya.

tag: #ruu-haluan-ideologi-pancasila  #pks  #komunisme  #jazuli  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
56 Tahun Telkom Indonesia
advertisement
Dompet Dhuafa x Teropong Senayan : Qurban
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Lainnya
Berita

Polisi Sebut Informasi Seruan Aksi Jokowi End Game Adalah Hoax

Oleh La Aswan
pada hari Sabtu, 24 Jul 2021
  JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menegaskan, jajarannya tengah memburu pihak yang sengaja menyebarkan serta mengajak orang untuk melakukan aksi ...
Berita

Surtiah, Ibu yang Peluk Jazad Anaknya, Akhirnya Meninggal Karena Covid-19

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Surtiah (70 tahun), ibu yang peluk jasad anaknya, akhirnya meninggal dunia pada Sabtu (24/07/2021). Ia sempat menjalani isolasi mandiri, setelah diketahui positif COVID-19. ...