Oleh Aries Kelana pada hari Selasa, 23 Jun 2020 - 21:59:22 WIB
Bagikan Berita ini :

Dalam Penyusunan Kartu Pra Kerja, KPK Akui Tak Pernah Dilibatkan

tscom_news_photo_1592924362.jpg
Kartu Pra Kerja (Sumber foto : istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Kontroversi soal Kartu Pra Kerja terus berlanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak pernah dilibatkan sampai program kartu tersebut digulirkan.

"KPK tidak terlibat sejak awal program ini disusun hingga kemudian bergulir. Kami juga tidak terlibat dalam pembuatan aturan, desain dan mekanismenya," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati.

Program kartu prakerja pada awalnya didesain dalam kondisi normal sesuai Perpres No 36 Tahun 2020. Namun di masa pandemi COVID-19, kemudian diubah menjadi semi bansos dengan anggaran Rp20 triliun untuk 5,6 juta target peserta.

Namun, pihaknya juga mendengar suara masyarakat terkait pendaftaran yang tidak memenuhi syarat, maupun mereka yang mendaftar bukan target utama program kartu Pra Kerja.

"Pada 6 Mei 2020 Menko Perekonomian bersama PMO dan kementerian terkait mendatangi KPK memaparkan secara rinci tentang Program Kartu Prakerja dan membuka ruang untuk KPK melakukan perbaikan," sambung Ipi.

Setelah ada permintaan itu, KPK langsung melakukan kajian yang meliputi regulasi maupun tata laksana Program Kartu Pra Kerja.

"KPK sudah melakukan kajian dan menyampaikan rekomendasi. Saat ini rekomendasi KPK terkait program kartu Pra Kerja sedang ditindaklanjuti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian," tutur Firli.

Menurut Firli, pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan berbagai strategi, di antaranya pendidikan masyarakat, pencegahan dan penindakan.

tag: #kartu-pra-kerja  #firli-bahuri  #kpk  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...