JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan menyeluruh tentang besaran anggaran penanganan pandemi Virus Corona (COVID-19). Anggota BPK Achsanul Qosasi menyatakan, pemerintah sudah tiga kali menaikkan anggaran penanganan pandemi Covid-19 dalam tiga bulan terakhir. "Dalam 3 bulan, sudah 3 kali naik. Awalnya, pemerintah hanya mengalokasikan Rp 405,1 triliun, lalu naik menjadi Rp 677 triliun dan sekarang ini (akhir Juni) dinaikkan lagi menjadi Rp 905 triliun," kicau Achsanul Qosasi lewat Twitter

Sebelumnya Achsanul memaparkan banyak permintaan pada BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap APBN dalam program penanganan COVID-19. "Saat ini BPK-RI sedang menyiapkan rencana pemeriksaan tersebut yang akan dilaksanakan awal Juli 2020. Bansos. Pengadaan APD & Alat test. Kartu Prakerja. BLT-DD dan BPJS. Pemeriksaan dilaksanakan serentak," twit @AchsanulQosasi.

Menurut Achsanul, ada tiga program pemerintah yang banyak disorot masyarakat. Yakni, pelaksanaan program bantuan sosial, pengadaan alat pelindung diri dan program kartu prakerja. "@bpkri akan menyiapkan tim besar dalam bentuk "Pemeriksaan Tematik", dengan melibatkan semua Auditorat Keuangan Negara (AKN) yang ada di BPK-RI. Pemeriksaan kemungkinan membutuhkan waktu 90 hari," kicaunya.

Menurutnya, ada delapan kementerian/lembaga sebagai pelaksana program. Kemudian ditambah provinsi, kabupaten/kota terkait. "Diharapkan kepada semua K/L yang terlibat dalam program tersebut, agar mempersiapkan diri. Kami juga berharap informasi dari masyarakat disampaikan kepada kami sebagai masukan dalam melaksanakan program dimaksud," tulisnya.

Ia menceritakan telah menerima banyak permintaan untuk memeriksa APBN dalam Program Covid-19. Saat ini, kata dia, BPK sedang menyiapkan rencana pemeriksaan yang akan dilaksanakan pada awal Juli 2020. Pemeriksaan BPK mencakup lima program yakni bantuan sosial (bansos), pengadaan alat pelindung diri (APD) dan alat tes, kartu prakerja, bantuan langsung tunai-dana desa (BLT-DD), dan BPJS.

"Saat ini BPK-RI sedang menyiapkan rencana pemeriksaan yang akan dilaksanakan awal Juli 2020, " katanya. Pemeriksaan dilakukan terhadap Bansos, Pengadaan APD & Alat test, Kartu Prakerja, BLT-DD, dan BPJS," cuitnya lagi.

Achsanul menegaskan, BPK akan menyiapkan tim besar dalam bentuk "Pemeriksaan Tematik" dengan melibatkan semua Auditorat Keuangan Negara (AKN) yang ada di BPK. "Pemeriksaan kemungkinan membutuhkan waktu 90 hari," tuturnya.

Achsanul melanjutkan, BPK berharap kepada semua kementerian/lembaga (K/L) yang terlibat dalam program tersebut agar mempersiapkan diri guna pemeriksaan yang akan dilakukan BPK. BPK, ujar dia, juga berharap masyarakat untuk menyampaikan informasi ke BPK. Informasi tersebut akan dipergunakan BPK sebagai masukan dalam melaksanakan pemeriksaan

"Ada 8 Kementerian & Lembaga sebagai pelaksana Program, ditambah Provinsi & Kab/kota," tutup Achsanul di bagian akhir cuitannya.

Dia memaparkan, saat ini pihaknya sedang membahas apa saja cakupan pemeriksaan. Tapi menurut Achsanul, pemeriksaan yang akan dilakukan BPK akan berkaitan juga dengan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD).

Achsanul memastikan, BPK memiliki alasan utama mengapa melibatkan semua Auditorat Keuangan Negara (AKN) di lingkungan BPK. "Melibatkan semua AKN di BPK, karena ini menyangkut banyak K/L bahkan sampai ke daerah," ucapnya.

Anggaran Bengkak

Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi dana penanganan penyebaran virus corona dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) melonjak hingga Rp 905,1 triliun. Jumlahnya naik signifikan dari sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp 677 triliun.

Hal ini diungkapkan Sri Mulyani dalam akun Instagram pribadinya pada Jumat (19/6) sore. "Program penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional diperkirakan memakan biaya sebesar Rp 905,1 triliun telah menimbulkan pelebaran defisit yang cukup dalam pada APBN 2020," tulis Sri Mulyani dalam akun Instagram pribadinya, dikutip Jumat (19/6).

Untuk itu, ia meminta dukungan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia (BI), pemerintah pusat dan daerah, pemangku kepentingan, dan seluruh elemen masyarakat dalam memulihkan ekonomi dalam negeri. "Tetap optimis dan berusaha yang terbaik karena optimisme merupakan semangat kami dalam menjaga negeri," jelasnya.

Dana Rp 695,2 triliun itu akan diberikan untuk seluruh sektor yang terdampak penyebaran virus corona. Jika dirinci, pemerintah akan menggunakannya untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,5 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga serta pemerintah daerah Rp 106,11 triliun.