JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kementerian Keuangan RI merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2020 menjadi negatif 3,8 persen, sementara itu pertumbuhan ekonomi diproyeksi berada pada rentang negatif 0,4 persen hingga 1 persen pada akhir tahun 2020.
Padahal, pada triwulan I-2020, kinerja ekonomi Indonesia masih tumbuh positif 2,97 persen di tengah pelambatan ekonomi global akibat pandemi COVID-19.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mendorong pemerintah agar mempercepat penyerapan anggaran untuk penanganan COVID-19 dalam rangka mengantisipasi kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.
“Perluasan pembatasan sosial dan ekonomi pada daerah yang kontribusi ekonominya cukup besar, seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur, menjadikan pukulan kontraksi ekonomi semakin dalam," ujar Puteri melalui keteranganya, Kamis (25/06/2020).
Puteri mengatakan kalau hal tersebut berakibat pada pendapatan dan daya beli masyarakat menurun, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah.
"Padahal komponen konsumsi masyarakat berkontribusi besar terhadap perekonomian, perlambatan ekonomi ini berpotensi memberikan efek domino, mulai dari
peningkatan risiko kredit macet perbankan, peningkatan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin, hingga kontraksi terhadap kinerja penerimaan perpajakan,” kata Puteri.
Puteri menuturkan selain komponen konsumsi rumah tangga, indikator komponen lain seperti investasi dan neraca
perdagangan diperkirakan juga akan mengalami pelambatan sejalan dengan kontraksi dan ketidakpastian pasar global.
Salah satu komponen yang masih dapat diandalkan ialah komponen belanja pemerintah, meskipun hingga akhir Mei 2020 serapannya masih sekitar 32,29 persen.
Untuk itu, Puteri mendorong agar dilakukan percepatan terhadap belanja pemerintah terutama yang berkaitan dengan belanja perlindungan sosial sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat.
“Di tengah terpuruknya konsumsi masyarakat, komponen belanja pemerintah utamanya belanja bantuan sosial diharapkan dapat menahan agar kontraksi ekonomi tidak semakin dalam," tuturnya.
Politisi asal Jawa Barat tersebut menilai komponen belanja rutin maupun belanja modal pemerintah juga mengalami kendala akibat COVID-19.
"Disinilah peran penting perbaikanpenyaluran berbagai bentuk instrumen jaring pengaman sosial yang saat ini baru terealisasi sekitar 28,63 persen, untuk tersalurkan secara optimal sehingga menstimulasi daya beli masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini juga mendorong percepatan realisasi anggaran untuk pemulihan sektor riil yang terdampak COVID-19.
Sebelumnya, pada Konferensi Pers (16/6),
Kementerian Keuangan menyatakan realisasi anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih rendah, yaitu 6,8 persen untuk insentif dunia usaha dan bahkan 0,06 persen untuk insentif Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Tentunya, dengan pertumbuhan ekonomi yang berat, maka akan semakin menantang pula dalam pemulihannya, pemerintah perlu mengantisipasi dan memastikan bahwa pada triwulan III dan IV dapat mencatat pertumbuhan positif untuk mencegah resesi," tandasnya.
Menurut Puteri hal ini seiring dengan dimulainya momentum transisi menuju normal baru dan membaiknya sentimen perekonomian global terhadap pemulihan ekonomi.
"Tentunya keberhasilan pemerintah dalam pemulihan ekonomi yang diiringi dengan pengendalian kesehatan menjadi faktor penentu proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini dan tahun depan," pungkasnya.
